Tidak Kunjung Disalurkan, Banyak Bansos Covid-19 untuk Fakir Miskin di Jember Rusak

Merdeka.com - Di sisa jabatannya yang kurang beberapa minggu lagi, bupati Jember, dr Faida kembali menjadi sorotan. Hal ini setelah DPRD Jember melalui Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Covid-19 mendapati temuan ribuan paket bantuan sosial (bansos) yang tidak kunjung disalurkan oleh Pemkab Jember. Pansus Covid-19 DPRD Jember dibentuk dan mulai bekerja awal pekan ini, untuk mengawasi penanganan pandemi yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Jember.

Usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP), Pansus Covid-19 DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) yang ada di kawasan Kaliwates, Jember. Sesuai informasi awal yang diterima, dalam sidak tersebut, anggota dewan menemukan ribuan paket bansos yang tidak segera disalurkan, dan sebagian kondisinya sudah rusak.

"Ini bansos bersumber dari APBD Jember melalui refocusing penanganan Covid-19 yang total jumlahnya mencapai Rp 479,4 Miliar dan menjadi yang terbesar di Indonesia," ujar anggota Pansus Covid-19 DPRD Jember Alfian Andri Wijaya dalam sidak di Liponsos, Selasa (29/12).

Saat itu, Alfian dan anggota Pansus yang lain sempat bertanya langsung kepada Rony yang merupakan penanggung jawab dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) penyimpanan bansos dari Dinsos Jember. Dewan mempertanyakan, mengapa bansos tidak segera disalurkan.

Saat itu, Rony menjawab bahwa bantuan yang tidak segera disalurkan itu karena terdapat dobel penerima manfaat. Yakni, fakir miskin yang semula terdata akan menerima bansos dari Pemkab Jember, ternyata sudah menerima bansos sejenis dari pemerintah pusat ataupun Pemprov Jatim. Namun saat ditanya lagi oleh dewan mengapa tidak disalurkan untuk kegiatan yang lain, Rony menjawab karena belum ada arahan atau perintah dari bupati Jember, dr Faida selaku Ketua Satgas Covid-19 Jember.

"Jadi sebenarnya kemarin, pihak Liponsos sudah mengirim surat kepada Satgas, mengusulkan agar bansos bisa disalurkan untuk fakir miskin di Jember pada salah satu kegiatan. Kebetulan waktu itu ada kunjungan dan baksos dari TNI AU. Karena daripada tersisa dan mubazir. Tetapi sayangnya, tidak segera ada jawaban dari Satgas Covid, sampai saat ini," tutur Alfian yang juga politikus Partai Gerindra ini.

Akibat tidak segera disalurkan, banyak bantuan yang rusak, seperti beras dan gula. Alfian menyayangkan, sikap bupati yang memilih menyimpan bansos sehingga mengakibatkan anggaran penanganan Covid-19, sebagian menjadi mubazir.

"Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan bupati. Tetapi kami hanya berharap agar anggaran yang besar itu benar-benar tersalurkan untuk kemaslahatan masyarakat. Ternyata bukan hanya Silpa, tetapi juga bansos yang ngendon (tersimpan)," kritik salah satu anggota DPRD Jember termuda ini.

Sebagaimana diketahui, selama masa kepemimpinan bupati Faida, Pemkab Jember secara berturut-turut mencatatkan jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD. Yakni dari Rp 649,58 Miliar dari APBD 2016 hingga Rp 681 Miliar dari APBD 2019.

Adapun pada APBD 2020 yang penganggarannya dilakukan sepihak oleh bupati (lewat payung hukum peraturan bupati), Pemkab Jember kemudian melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 479,4 Miliar dan menjadi yang terbesar kedua di Indonesia untuk tingkat kabupaten/kota.

"Kami menemukan banyak minyak goreng yang tumpah, juga beras. Kita juga menerima laporan tentang amburadulnya data tentang fakir miskin yang harus menerima bantuan sosial. Ini menunjukkan tidak seriusnya bupati untuk membantu fakir miskin di Jember. Karena ternyata, data fakir miskin sejak tahun 2015, belum diperbarui," papar alumnus Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej) ini.

Pansus Covid, lanjut Alfian sebenarnya ingin mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Dinas Sosial Jember. Namun, Kadinsos tidak hadir dalam undangan RDP yang digelar Pansus sebelum melakukan sidak.

"Tadi saya ketemu di Liponsos, katanya tidak hadir karena tidak menerima undangan. Karena itu, akan kami undang lagi, pejabat-pejabat terkait penanganan Covid-19 di Jember," tutur Alfian.

Bahkan, Pansus rencananya juga akan mengundang Dandim 0824 Jember dan Kapolres Jember ke gedung DPRD Jember. Sebab, Dandim dan Kapolres yang masuk dalam unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), juga masuk dalam struktur Satgas Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh bupati Jember, dr Faida.

"Pansus Covid secara bertahap akan mengundang seluruh kepala OPD yang terkait. Terakhir adalah Kepala Satgas Covid (Bupati Jember, dr Faida). Forkopimda juga akan diundang. Dasarnya karena DPRD punya hak untuk mengawasi seluruh penggunaan anggaran. Sehingga kita berhak untuk mengundang Kapolres juga," papar Alfian.

Dikonfirmasi di tempat yang sama, Rony mengakui ada banyak bantuan yang kondisinya rusak karena terlalu lama disimpan. "Beras, dari sekitar 1.400 karung, mungkin ada ratusan yang rusak. Kalau minyak, memang tumpah-tumpah. Gula juga ada (yang rusak). Kalau beras rusak kan masih bisa kita poles. Tapi kalau gula rusak, sama sekali tidak bisa kita poles," ungkap Rony.

Sejak beberapa minggu disimpan di Liponsos, Rony belum mengetahui kapan bansos tersebut akan disalurkan. Bahkan hingga jelang pergantian tahun, ia belum mendapat inforamsi waktu penyaluran. "Kita belum tahu kapan akan disalurkan. Sudah kita laporkan kepada ketua gugus tugas. Terserah kebijakannya ketua gugus disalurkan kapan," ujar Rony.

Rony juga membenarkan, sudah mengirim surat kepadad Satgas Covid-19, mengenai usulan untuk menyalurkan bansos. Hal ini terkait adanya salah satu kegiatan bakti sosial. Namun hingga saat ini, ia belum mendapat jawaban dari Satgas Covid-19 Jember terkait usulan tersebut.

Merdeka.com sudah mencoba mengkonfirmasi perihal menumpuknya bansos tersebut kepada bupati Jember, dr Faida yang juga menjadi Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Jember. Namun hingga berita ini dimuat, belum ada jawaban. Upaya konfirmasi yang sama, juga dilayangkan kepada Sekretaris Satgas Covid-19, Satuki. Senada dengan atasannya, Satuki tidak merespons konfirmasi tersebut.