Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak diajak pembahasan, Fraksi PDIP tetap setuju gedung baru DPR

Tak diajak pembahasan, Fraksi PDIP tetap setuju gedung baru DPR Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengaku fraksi PDIP tidak diajak bicara oleh pimpinan DPR soal gagasan pembangunan gedung baru DPR. Namun, meski tak diajak bicara, pihaknya mendukung agar DPR memiliki gedung batu.

"Saya pimpinan fraksi merasa belum diajak bicara. Itu ide baik baik saja, karena menciptakan sesuatu yang monumental. Zaman Novanto apa, Marzuki apa, mereka juga kan pingin dikenang, nanti anak cucunya bangga," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/4).

Bambang mengaku tak mengetahui berapa dana yang akan digunakan untuk pembangunan gedung baru tersebut. Oleh karena itu, dia berharap agar masyarakat mampu mengawasi proyek yang disebut Ketua DPR Setya Novanto telah disetujui Presiden Joko Widodo itu.

"Cuma banyak yang enggak percaya DPR bangunnya berapa, kontraktor siapa, mari kita awasi bareng-bareng. Ini cara pandang pimpinan bisa beda dalam lihat momentum," katanya.

Anggota Komisi VII DPR ini memperkirakan biaya pembangunan gedung tak akan sampai menelan biaya hingga triliunan rupiah.

"Saya kira enggak sampe triliunan, kecil dibanding dengan bangun mana," tukasnya.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Prabowo Ungkap Alasan Gedung Akmil Dibangun: Meningkatkan Kualitas Prajurit Muda TNI

Prabowo Ungkap Alasan Gedung Akmil Dibangun: Meningkatkan Kualitas Prajurit Muda TNI

Gedung ini diresmikan oleh Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tugaskan Unhan Bangun Rumah Terapung Murah, Harganya Rp150 Juta per Unit

Prabowo Tugaskan Unhan Bangun Rumah Terapung Murah, Harganya Rp150 Juta per Unit

Penugasan ini diberikan lantaran Prabowo menilai pembangunan Giant Sea Wall tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat.

Baca Selengkapnya
Tersisa 6 Bulan, Begini Rupa Pembangunan IKN Nusantara yang Bakal Gelar HUT RI Ke-79

Tersisa 6 Bulan, Begini Rupa Pembangunan IKN Nusantara yang Bakal Gelar HUT RI Ke-79

Tampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Fantastis, Segini Biaya yang Dibutuhkan IKN untuk Bangun Perumahan

Fantastis, Segini Biaya yang Dibutuhkan IKN untuk Bangun Perumahan

Agung menjelaskan, dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp467 triliun

Baca Selengkapnya
Tak Ingin 50 Juta Warga Pantura Tenggelam, Prabowo: Pembangunan Tanggul Raksasa Harus Dipercepat

Tak Ingin 50 Juta Warga Pantura Tenggelam, Prabowo: Pembangunan Tanggul Raksasa Harus Dipercepat

Proyek tanggul raksasa merupakan jawaban terhadap fenomena naiknya permukaan laut, terjadinya abrasi, hingga hilangnya banyak lahan.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Pj Gubernur Kaltim Temani Mendagri Kunjungi IKN

Pj Gubernur Kaltim Temani Mendagri Kunjungi IKN

Kunjungan ini untuk melihat sejumlah proyek infrastruktur fisik di Ibu Kota Nusantara.

Baca Selengkapnya
Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi

Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi

Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022

Baca Selengkapnya