Soal PSSI, Roy Suryo kritik pemerintahan Jokowi tak jelas

Dia menyarankan agar pemerintah secepatnya menyampaikan keputusan pencabutan pembekuan PSSI ke publik.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Soal PSSI, Roy Suryo kritik pemerintahan Jokowi tak jelas
Roy Suryo di diskusi Lapangan Politik Sepak Bola. ©2016 Merdeka.com/etika

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, dan Ketua Tim Adhoc PSSI Agum Gumelar soal rencana pencabutan pembekuan PSSI ditanggapi sinis oleh mantan Menpora Roy Suryo. Menurut Roy, pemerintahan saat ini tidak konsisten dengan aturan yang dibuat."Saya ingin mengatakan dengan tegas yang tidak jelas ya pemerintahan sekarang. Dulu itu jelas. Kalau A ya bilang A. Kalau B ya bilang B," ujar Roy dalam diskusi 'Lapangan Politik Sepak Bola, di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat Sabtu (27/2).Dia meminta pemerintah jujur kepada rakyat mengenai dicabut atau tidaknya pembekuan PSSI. Roy tak ingin rakyat diberi harapan palsu mengenai masalah tersebut."Kuncinya satu, pemerintah siap mencabut atau tidak, kalau tidak katakan kepada rakyat sejujurnya kami mau mencabut. Jadi jangan dikasih PHP. Pemberi harapan palsu," imbuh Roy.Menurut Roy jika keputusannya belum jelas, lebih baik pemerintah mengkaji dulu secara internal. Dia menyarankan agar pemerintah secepatnya menyampaikan keputusan pencabutan pembekuan PSSI ke publik. "Ini juga masalah PSSI. Kalau memang belum jelas masih mau dikaji, kajilah secara internal. Nggak usah PHPin ke publik. Rakyat sudah tau. Artinya sampaikan clear. Satu dua hari. Secepat-cepatnya. Kalau memang tidak niat mau mencabut. Katakan sementara pembekuan PSSI belum dicabut," ujar Roy.Dirinya tidak mempersoalkan siapa yang benar di antara empat orang yang bertemu di Istana Rabu (24/2) lalu, namun dia merasa kasihan dengan Agum Gumelar yang seakan dipermainkan. "Kasihan Pak Agum. Sudah sangat senior malah dipingpong kanan kiri," tambah Roy.Selain itu Roy mengatakan, dirinya tak ingin ada menteri yang kembali berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti sebelumnya. Oleh karena itu permasalahan anggaran harus disampaikan secara jelas dan transparan."Saya tidak ingin Pak Gatot atau Pak menteri masuk KPK lagi. Jadi anggaran itu harus clear. Dulu nggak pernah ada seperti itu. Jadi jangan menyampaikan sesuatu yg belum jelas dan belum pasti," tambahnya.

Rekomendasi