Sekolah Tatap Muka akan Dimulai, DPR Desak Pemerintah Fasilitasi Protokol Kesehatan
Merdeka.com - Pemerintah berencana membuka sekolah tatap muka di semua wilayah pada bulan Januari 2021. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menyiapkan fasilitas protokol kesehatan di sekolah dan guru ekstra hati-hati mengawasi murid.
"Kita minta kepada pemerintah untuk benar-benar menyiapkan fasilitas yang ada di sekolah-sekolah, yang memenuhi standar protokol Covid-19 dan juga kepada guru untuk ekstra hati-hati memperhatikan murid-muridnya dalam belajar serta dalam mengatasi pandemi Covid-19 supaya tidak menjadi klaster baru di sekolah-sekolah," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11).
Dasco pun disinggung apakah siswa harus divaksin dulu baru bisa sekolah tatap muka. Dia mengatakan, masalah pengaktifan pendidikan dan vaksinasi adalah dua kegiatan berbeda, tetapi bisa saling mendukung.
"Kalau untuk vaksinasi kita memang perlu mengkaji lebih dalam dan sangat bisa berhati-hati terhadap ujicoba klinis yang ada karena terhadap vaksin ini tidak sesederhana kita memulai sekolah langsung, sekolah cukup dengan protokol Covid-19 tapi vaksinasi ini harus lebih menjalani tahapan-tahapan yang sangat cermat," tuturnya.
Ketua harian partai Gerindra ini menilai wajar, bila dibukanya sekolah di masa pandemi Covid menuai pro kontra. Dasco akan melihat grafik virus corona satu bulan ke depan.
Dasco juga menilai bahwa sektor pendidikan termasuk paling berat terdampak dalam pandemi Covid-19. Maka, harus dijaga kualitas pendidikan anak dan kuantitasnya.
"Ini masih merupakan dinamika bagi sebagian masyarakat, ada yang setuju dan ada juga yang masih kurang setuju karena melihat grafik pada saat ini. Nanti kita belum tahu 1 bulan ke depan sampai dengan akhir tahun bagaimana grafiknya di Indonesia," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaPuan: Capek-Capek ke TPS dan Nyoblos Tapi Enggak Ikut Kata Hati Rugi Dong
Puan menyatakan DPR melalui alat kelengkapan dewan akan selalu mengawasi pelaksanaan.
Baca SelengkapnyaDaftar 9 Negara yang Sudah Terapkan Program Makan Siang Gratis seperti Rencana Prabowo-Gibran
Sejumlah negara ternyata sudah menerapkan kebijakan pemberian makan gratis untuk anak sekolah sejak tahun 1940-an.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Marak Tawuran Remaja saat Ramadan, Polisi Tegaskan Proses Hukum Pelaku hingga Provokator di Medsos
Pelaku tawuran dipastikan akan ditindak secara tegas, bahkan mereka yang diamankan akan diberi sanksi tambahan berupa pencabutan bantuan sosial biaya pendidikan
Baca SelengkapnyaJarak ke TPS Jauh, Ratusan Warga di Daerah Sumut Ini Harus Nyoblos di Rohil di Riau
Langkah itu diambil agar warga tetap bisa menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaMenuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas
Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca Selengkapnya10 TPS di Makassar Lakukan Pemungutan Suara Ulang, KPU Pusat Tinjau Langsung
Penyelenggaran PSU di 10 TPS di Kota Makassar akibat adanya warga yang tidak masuk dalam DPT dan DPTb tetapi mencoblos saat Pemilu 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPernah Dilarang Sekolah karena Namanya Dianggap Tak Keren, Pria Nganjuk Ini Berhasil Jadi Dokter yang Dicintai Masyarakat
Namanya dianggap terlalu Jawa hingga tidak diizinkan sekolah di institusi pendidikan milik Belanda
Baca SelengkapnyaTernyata, Ini Alasan Dipilihnya SMP Negeri 2 Curug Jadi Lokasi Uji Coba Makan Gratis Rp15.000 per Anak
Pemerintah sendiri membuka skema kesukarelaan bagi semua Pemda yang ingin terlibat dalam simulasi program makan siang gratis.
Baca Selengkapnya