Sedang Bantu BPK, Plt Bupati Jember Kesulitan Akses Semua Ruangan Rumah Dinas

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan awal atas dana penanganan Covid-19 yang dianggarkan oleh Pemkab Jember. Namun, tim BPK yang diterjunkan langsung ke Jember sempat kesulitan saat akan memeriksa gudang di rumah dinas Bupati Jember, Pendopo Wahyawibawagraha.

“Iya memang benar. Gudang itu menjadi telaah dari teman-teman BPK, karena di sana tersimpan bantuan dari pihak ketiga. BPK ingin memeriksa, sudah sampai sejauh mana penyalurannya,” ujar Plt Bupati Jember, Abdul Muqit Arief saat dikonfirmasi pada Kamis (15/10).

Muqit mengaku tidak pernah tahu persis isi gudang tersebut. Sebab, gudang itu terkunci dan kunci di bawa oleh seorang pegawai Pemkab. “Katanya di bawa oleh staf di Pendopo (rumah dinas bupati),” tutur pria yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Falah, Silo, Jember itu.

Sejak menjadi Plt Bupati Jember menggantikan sementara Faida akhir September lalu, Muqit dikabarkan tidak bisa mengakses semua ruangan yang ada di pendopo. Bupati Jember nonaktif, Faida sedang cuti kampanye untuk mebgikuti Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. Masalah itu juga sempat menjadi sorotan anggota DPRD Jember saat bersama-sama melakukan kunjungan balasan kepada Muqit di pendopo.

“Kabarnya kuncinya di bawa oleh pegawai atas suruhan bupati sebelumnya. Sampai sekarang, lantai 1 pendopo masih terkunci,” papar David Handoko Seto, Ketua Komisi C DPRD Jember pada 28 September 2020 lalu.

Namun Muqit memilih enggan mempermasalahkan hal tersebut. “Saya sudah minta ke Bagian Umum Pemkab Jember (yang menangani urusan rumah dinas bupati). Saya juga tadi berjanji kepada BPK, jika hadir lagi pada awal November 2020 nanti, akan kami bantu sebisanya,” papar alumnus Pondok Pesantren An-Nuqayah Madura ini.

Muqit menjelaskan, BPK Perwakilan Jawa Timur melakukan pemeriksaan tahap awal atas anggaran refocusing Pemkab Jember tahun 2020 ini. Total pemeriksaan dilakukan selama 20 hari dengan 10 hari pertama pemeriksaan dilakukan secara daring. Kemudian 10 hari berikutnya, pemeriksaan dilakukan secara langsung, yakni dengan berkunjung ke Jember.

Tim dari BPK Perwakilan Jawa Timur sudah sekitar dua hari terakhir berada di Jember. Namun mereka gagal memeriksa gudang yang menjadi salah satu sasaran pemeriksaan.

“Tadi mereka berpamitan kepada saya, karena besok sudah harus kembali ke Surabaya. Nanti (pemeriksaan) akan dilanjutkan pada awal November,” papar Muqit.

Meski gagal membuka gudang penyimpanan di rumah dinas bupati, tim BPK sudah mendapatkan garis besar data yang dibutuhkan terkait anggaran di Pemkab Jember pada tahun 2020. Muqit mengaku telah memerintahkan kepada Sekda dan Inspektorat Pemkab Jember untuk membantu mengakses data yang dibutuhkan oleh BPK. Sebab, Muqit berharap predikat dislaimer yang disematkan oleh BPK terhadap laporang pertanggungjawaban APBD Jember 2019 tidak terulang lagi.

“Saya juga sudah minta kepada seluruh kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkab Jember agar memberikan semua data yang dibutuhkan. Kita kan diberi waktu untuk memperbaiki,” pungkas Muqit.