Sanitasi Sumbar masih kacau, 23 persen penduduk BAB di sungai

Persoalan sanitasi masih menjadi perkara klasik turun-temurun, yang belum kunjung tertuntaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Pasalnya, sampai hari ini, 23 persen dari 5 juta lebih penduduk Sumbar masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS).Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumbar, Heri Nofiardi yang membawahi kelompok kerja Sanitasi mengatakan, mengejar ketinggalan pembangunan Sanitasi di Sumbar, salah satunya adalah dengan cara menghilangkan kebiasaan masyarakat BABS. Sehinga, program pembangunan Sanitasi cepat terealisasi.Sampai akhir tahun 2016 lalu, akses layak Sanitasi di Sumbar hanya berada di angka 52,93 persen dari target 85 persen. Sedangkan target akses dasar 15 persen, hanya tercapai 8,06 persen. Sebanyak 39,1 persen lainnya, masih belum memiliki akses Sanitasi."Sanitasi ini menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Makanya, harus ada sinergi kuat dari masyarakat itu sendiri," terangnya di Padang pada Kamis (19/10).Tahun 2017, target akses 19 Kabupaten/Kota di Sumbar berbeda-beda. Paling tinggi untuk kota Bukittinggi dengan target 96 persen. Kemudian, Kota Solok 95 persen, dan Payakumbuh 95 persen. Sedangkan Daerah dengan target masih rendah antara lain, Kabupaten Solok, hanya 25 persen, Solsel, 28 persen, Mentawai, 31 persen, Pasaman, 31 persen, dan Padangpariaman, 32 persen.Kondisi itu juga diakui Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Menurutnya, lamanya proses penuntasan masalah sanitasi tidak terlepas dari karakter, budaya dan kebiasaan masyarakat Sumbar sendiri. Sehingga, tidak merasa enggan terus merawat kebiasaan buang air besar, mandi di kawasan Sungai. Bahkan, di bandar bekali Kota Padangpun, masih banyak ditemukan kebiasaan tersebut."Persoalan sanitasi bukan hal baru, tapi persoalan lama yang masalahnya itu ke itu saja," kata Irwan Prayitno.Tidak semua masyarakat yang tinggal dekat dengan aliran sungai misalnya, tidak mampu membuat jamban di rumah. Namun, karena kebiasaan MCK di sungai, keinginan membuat kamar mandi di rumahpun menjadi lemah. Apalagi, rutinitas tersebut berlaku dilingkungan sekitar."Sanitasi bagian dari kehidupan. Masalah sanitasi bukan hal sepele, karena menyangkut kehidupan masyarakat. Jadi, jangan dianggap remeh karena ini penting, dan tanggungjawab kita bersama," beber Irwan.Untuk mengurangi jumlah masyarakat yang BABS, perlu digencarkan kegiatan sosialisasi. Sebab, persoalan BABS tidak semata soal kebersihan lingkungan. Namun, juga masalah kesehatan. Sehingga, memberikan pemahaman tentang perilaku hidup bersih perlu terus ditingkatkan.Irwan menilai, PPSP sangat diperlukan, apalagi, di Sumbar realisasinya cukup lamban. Padahal, dalam mewujudkan pembangunan sanitasi permukiman, telah ada anggaran yang dikucurkan dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), anggaran dari Provinsi dan Kabupaten/Kota."Jangan mengandalkan Pemerintah saja. Pembangunan jamban tidak membutuhkan banyak biaya besar. Makanya harus bersama-sama dengan masyarakat," terangnya.