Follow
Ranking provinsi terkorup di Indonesia versi Fitra
Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis ranking provinsi-provinsi di Indonesia yang paling berpotensi korupsi. Peringkat didasarkan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2011.
Dalam IHP itu, tercatat untuk 33 provinsi ditemukan kerugian negara sebesar Rp 4,1 Triliun (Rp 4.174.640.290.000) dengan sebanyak 9.703 kasus. Kerugian ini terjadi dari tahun anggaran 2005-2011.
Berikut urutan provinsi, mulai dari yang paling berpotensi korupsi:
1). Provinsi DKI Jakarta dengan kerugian negara sebesar Rp 721.519.140.000 (715 kasus).
2). Provinsi Aceh Rp 669.849.650.000 (629 kasus).
3). Provinsi Sumatera Utara Rp 515.569.770.000 (334 kasus).
4). Provinsi Papua Rp 476.986.970.000 (281 kasus).
5). Provinsi Kalimantan Barat Rp 289.858.520.000 (334 kasus).
6). Provinsi Papua Barat Rp 169.053.340.000 (514 kasus).
7). Provinsi Sulawesi Selatan Rp 157.723.140.000 (589 kasus).
8). Provinsi Sulawesi Tenggara Rp 139.970.570.000 (513 kasus).
9). Provinsi Riau Rp 125.274.240.000 (348 kasus).
10). Provinsi Bengkulu Rp 123.985.400.000 (257 kasus).
11). Provinsi Maluku Utara Rp 114.291.160.000 (732 kasus).
12). Provinsi Kalimantan Timur Rp 80.131.080.000 (244 kasus).
13). Provinsi Sumatera Selatan Rp 56.487.440.000 (239 kasus).
14). Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp 52.825.470.000 (307 kasus).
15). Provinsi Sulawesi Tengah Rp 52.823.110.000 (294 kasus).
16). Provinsi Sulawesi Barat Rp 51.374.210.000 (335 kasus).
17). Provinsi Gorontalo Rp 48.841.820.000 (203 kasus).
18). Provinsi Maluku Rp 47.850.610.000 (326 kasus).
19). Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp 44.485.010.000 (219 kasus).
20). Provinsi Jawa Barat Rp 32.437.610.000 (363 kasus).
21). Provinsi Lampung Rp 28.460.330.000 (181 kasus).
22). Provinsi Sumatera Barat Rp 27.456.410.000 (188 kasus).
23). Provinsi Kalimantan Selatan Rp 22.860.180.000 (221 kasus).
24). Provinsi Kalimantan Tengah Rp 21.453.820.000 (153 kasus).
25). Provinsi Banten Rp 20.141.570.000 (207 kasus).
26). Provinsi Kepulauan Riau Rp 16.194.040.000 (109 kasus).
27). Provinsi Sulawesi Utara Rp 16.072.000.000 (227 kasus).
28). Provinsi Jambi Rp 15.874.820.000 (172 kasus).
29). Provinsi Jawa Timur Rp 11.424.300.000 (153 kasus).
30). Provinsi Jawa Tengah Rp 10.439.570.000 (145 kasus).
31). Provinsi Bali Rp 6.295.300.000 (81 kasus).
32). Provinsi DI Yogyakarta Rp 4.712.530.000 (23 kasus).
33). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 1.917.160.000 (76 kasus).
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sementara dari skor khusus negara- negara Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat ke-6
Baca Selengkapnya
Meskipun provinsi ini mengalami inflasi sangat tinggi, justru ada beberapa provinsi yang mengalami deflasi.
Baca Selengkapnya
Tanggal dan kota yang dikategorikan berdasarkan tanggal paling awal hingga mendekati jadwal di Indonesia, 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Namun, layanan pengaduan pelanggaran anggota memang masih perlu diperbaiki.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data 16 Januari 2024, Sistem Siklon Tropis Anggrek berada di posisi 9.4° LS, 93.3° BT dengan kecepatan angin maksimum 40 knot.
Baca Selengkapnya
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menyebut Provinsi Sumsel menjadi daerah penghasil kopi terbesar dan terluas di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Jumlah masyarakat berstatus sebagai pekerja meningkat 2,66 juta orang dari tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara
Baca Selengkapnya
Besarannya ditetapkan berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi.
Baca Selengkapnya