Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan MPR: Pemerintah Harus Tata Ulang Permukiman di Zona Merah Bencana

Pimpinan MPR: Pemerintah Harus Tata Ulang Permukiman di Zona Merah Bencana Gempa Sulawesi Barat. ©Liputan6.com/Abdul Rajab Umar

Merdeka.com - Rangkaian bencana alam terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat meminta pemerintah segera menata ulang wilayah permukiman dan sarat kegiatan publik untuk menghindari wilayah rawan bencana.

"Semua kita harus sadar bahwa kita hidup di negeri yang rawan dengan bencana alam, menata ulang wilayah hunian di setiap daerah rawan bencana merupakan langkah yang harus segera dilakukan," katanya, Selasa (19/1).

Hasil dari pemetaan itu, kata dia, harus segera diikuti dengan upaya menata ulang wilayah hunian dan pusat kegiatan masyarakat agar menjauh dari wilayah rawan bencana alam.

"Selain itu pemerintah daerah juga harus tegas melarang pemukiman, tempat usaha wisata atau perhotelan di zona merah bencana alam," ucap Lestari.

Menurutnya, hal itu merupakan langkah yang harus diambil agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari bersahabat dengan alam. Menurutnya, bersahabat dengan alam bukan menyerah pada bencana. Tetapi, tanggap terhadap bencana agar tetap bertahan dan menghindari jatuhnya korban jiwa.

Lestari memaparkan, berdasarkan penelitian geologi, Indonesia memiliki 500 gunung berapi 127 yang di antaranya masih aktif. Selain itu, potensi bencana gempa bumi juga tinggi karena Indonesia memiliki 295 patahan yang sebagian besar ada di Indonesia bagian tengah dan timur. Indonesia juga dihimpit tiga pertemuan lempeng (subduksi).

"Belum lagi, potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak pembangunan di banyak daerah. Di sisi lain masyarakat juga wajib mengikuti anjuran pemerintah, terutama dalam relokasi pemukiman, guna menghindari jatuhnya korban setiap bencana datang," ucapnya.

Lestari menambahkan, kesediaan masyarakat untuk direlokasi huniannya dari wilayah rawan bencana merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengupayakan pembangunan daerah lebih baik.

"Sedangkan untuk upaya jangka pendek, kolaborasi semua lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk membantu korban bencana alam," tandasnya.

Selain itu, dirinya meminta tempat-tempat pengungsian dan penampungan harus diatur agar tidak menjadi klaster baru penularan virus corona. Pencegahan penularan penyakit lain seperti diare juga harus menjadi perhatian karena terjadi di musim hujan.

"Kelompok rentan, yakni anak-anak dan manula perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus," pungkasnya.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
8 Jembatan Gantung Putus Akibat Banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara

8 Jembatan Gantung Putus Akibat Banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara

Bencana ini merendam 6 Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sejak Rabu 10 Januari 2024 lalu.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Banjir di Kota Pangkalpinang, 458 Rumah Terendam

Banjir di Kota Pangkalpinang, 458 Rumah Terendam

Saat ini petugas sudah disiagakan di kota Pangkalpinang untuk memantau wilayah rawan bencana.

Baca Selengkapnya
Istana: Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Harus Diuji, Agar Tak Jadi Narasi Penggiringan Opini

Istana: Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Harus Diuji, Agar Tak Jadi Narasi Penggiringan Opini

Istana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Bapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pesan Penting dan Mendalam Sri Mulyani untuk Pemenang Pilpres 2024

Pesan Penting dan Mendalam Sri Mulyani untuk Pemenang Pilpres 2024

Bendahara Negara ini juga mengajak masyarakat pemegang hak suara untuk bijak memilih sesuai hati nuraninya.

Baca Selengkapnya
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya