Merdeka.com - Usai menjabat sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) sangat getol dengan masalah kedaulatan maritim. Menurutnya, selama ini permasalahan maritim di Indonesia tak diperhatikan secara serius.

Jokowi mengaku kesal karena banyak kapal nelayan asing seenaknya nyelonong masuk ke perairan Indonesia tanpa izin. Jokowi akhirnya menginstruksikan kepada TNI AL agar tegas menindak kapal nelayan asing itu. Terutama dengan para maling ikan.

Jokowi mengizinkan otoritas keamanan laut menenggelamkan kapal asing yang beroperasi tanpa izin. "Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir," kata Jokowi saat itu di Istana Negara pekan lalu.

Jokowi meyakini sikap keras itu akan memicu kalkulasi negara tetangga untuk ikut menjaga warganya masing-masing agar tidak sembarangan memasuki wilayah Indonesia. "Jadi ramai nanti negara lain," kata Jokowi berseloroh.

Namun rupanya pernyataan Jokowi itu dianggap lebay oleh Malaysia, salah satunya dari media massa Utusan Malaysia. Media itu menulis dalam sebuah tajuk yang isinya mengecam keras kebijakan Jokowi soal sikat kapal nelayan asing.

Malaysia justru tak gentar dan bisa balik melawan dengan caranya sendiri. Berikut sindiran Utusan Malaysia seperti dirangkum merdeka.com, Sabtu (29/11) pagi:

Jokowi disebut angkuh oleh Malaysia

Dalam tajuk yang dipakai beberapa hari lalu, media massa Malaysia cukup aktif mengkritik Presiden Jokowi akibat sikapnya yang keras terhadap isu batas wilayah laut dan pencurian ikan. Situs berita Utusan Malaysia, misalnya, mengangkat judul "Maaf Cakap, Inilah Jokowi".Dalam tulisan itu, Jokowi dianggap meneruskan pendekatan konfrontasi dengan Malaysia, terminologi provokatif yang dulu kerap dipakai Presiden RI ke-1 Soekarno era 1960-an."Arahan itu menggambarkan Jokowi pemimpin yang sedikit angkuh dalam menguruskan isu antara negara," tulis asisten editor Utusan Malaysia, Ku Seman Ku Hussain seperti dimuat utusan.com, Minggu (23/11/2014).

Malaysia minta Indonesia merevisi istilah negara serumpun

Kebijakan Jokowi yang meminta TNI AL menenggelamkan kapal nelayan asing ilegal, termasuk dari Malaysia, dinilai memperburuk hubungan dua negara serumpun ini.Dalam tajuk itu, citra tata krama ala Indonesia juga disindir. Kalau perlu, menurut Utusan Malaysia, istilah 'negara serumpun' harus direvisi bila pemerintah Indonesia ternyata mengedepankan sikap bermusuhan."Saat ini bisa ditelaah kembali frasa 'bangsa serumpun', dalam konteks yang lebih realistis ketika ini supaya tidak kelihatan hanya Malaysia saja yang beriya-iya sedangkan Indonesia sebaliknya," ujar Ku Seman Ku Hussain.

Malaysia ancam bisa sikat buruh migran ilegal dari Indonesia

Selain menyindir masalah negara serumpun, penangkapan 524 nelayan ilegal di Kepulauan Derawan, termasuk dari Malaysia beberapa waktu lalu dianggap tidak adil. Utusan Malaysia membandingkan kebijakan pemerintah RI dengan cara mereka memperlakukan TKI.Negeri Jiran, menurut Utusan Malaysia, sebetulnya gerah dengan pelanggaran hukum para TKI ilegal. Kalau memang Indonesia ingin main keras, maka media itu meminta pemerintah Malaysia juga tak pandang bulu menyikat semua buruh migran dari Tanah Air yang datang tanpa izin."Adakah arahan kontroversi ini bertujuan memberi ilham kepada pihak berkuasa Malaysia bertindak di luar batas kemanusiaan dalam menangani pencerobohan pendatang tanpa izin Indonesia ke negara ini?" tulis tajuk tersebut.