Moeldoko Soal Aksi Represif Polisi ke Mahasiswa: Mereka Punya Batas Kesabaran
Merdeka.com - Sejumlah pihak menyesalkan tindakan represif aparat kepolisian saat membubarkan aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak sejumlah RUU. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut tindakan represif ini lantaran polisi memiliki ambang batas kesabaran dan emosi.
"Psikologi di lapangan itu, satu menghadapi psikologi massa. Psikologi massa itu juga punya ambang batas kesabaran, juga punya ambang batas emosi, dia juga punya ambang batas kelelahan dan seterusnya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9).
Hal ini yang membuat para aparat tidak terkontrol sehingga bertindak represif kepada demonstran yang terdiri dari mahasiswa. Namun, Moeldoko mengatakan tindakan aparat tersebut tidak sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menurut dia, Jokowi meminta agar para aparat mengawal massa aksi dengan profesional dan proporsional. Jokowi tak ingin demontrasi berujung anarkis hingga menganggu masyarakat.
"Jangan sampai demo itu memunculkan, satu tindakan anarkis yang merugikan semuanya. Yang kedua, memunculkan rasa takut bagi semuanya. Yang ketiga, mengganggu publik," jelasnya.
"Tapi sekali lagi, ambang batas itu bisa muncul apalagi ini ada prajurit-prajurit baru dari kepolisiaan. Ini juga selalu kira waspadai di lapangan. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan tingkat kesabaran," sambung Moeldoko.
Mantan Panglima TNI itu pun mengimbau agar massa aksi tidak memaksakan menggelar aksi hingga malam hari. Faktor kelelahan dapat membuat para aparat melakukan tindakan represif.
"Batas kelelahan itu muncul, jengkel muncul, marah muncul, akhirnya uncontrol. Begitu uncontrol, aparatnya juga kadang-kadang uncontrol, sama-sama lelah," ucap Moeldoko.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono menyampaikan, dari aksi demonstrasi di DPR pada Selasa 24 September 2019 kemarin, 254 mahasiswa menjalani rawat jalan dan 11 lainnya menjalani rawat inap di rumah sakit. Kapolda mengatakan mereka yang dirawat ini bermula karena semburan gas air mata.
Gatot Eddy mengatakan, tak ada korban jiwa dalam aksi demonstrasi tersebut. Sementara itu dia juga menyebutkan ada 39 anggota kepolisian yang terluka.
Reporter: Lizsa Egeham
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Bagaimana Pendapat Anda soal RUU KUHP? Klik di Sini!
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaMoeldoko soal Satpol PP Garut Dukung Gibran: Tak Langgar Etik, Mereka Bukan ASN
Moeldoko menyebut Satpol PP secara organisasi belum mendapatkan posisi yang jelas seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Moeldoko Minta Kesehatan Petugas Pemilu Dijaga: Jangan karena Keteledoran Muncul Korban Besar
Moeldoko mewanti, jangan sampai ada keteledoran dalam memberikan layanan kesehatan bagi petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaMoeldoko Tanggapi Wacana Pemakzulan Jokowi: Jangan Buat Agenda Tidak Produktif
Moeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Sosok Menko Polhukam Pengganti Mahfud MD
Jokowi akhirnya mengungkap sosok pengganti Mahfud MD untuk mengisi jabatan Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaVIDEO: AHY Tertawa dan Bilang "Waduh" Disinggung Moeldoko Tak Hadiri Pelantikan Menteri
Saat pelantikan AHY, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko nampak tak hadir
Baca SelengkapnyaVIDEO: Moeldoko Keras Bela Jokowi Buntut Jusuf Kalla Kritik Pedas Netralitas Presiden di Pilpres
Moeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca SelengkapnyaMinta Rektor Bikin Video Apresiasi Jokowi, Ini Alasan Polda Jateng
Polda Jawa Tengah memberikan klarifikasi terkait ramainya kabar polisi meminta rektor di Semarang membuat video testimoni apresiasi kinerja Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya