Mensos: 92 Kabupaten/Kota Belum Perbarui DTKS Sejak 2015

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, banyak daerah yang tidak memperbarui data kemiskinannya sejak 2015. Dalam catatannya terdapat 92 Kabupaten dan kota tidak pernah memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejak 2015.

"Verifikasi dan validasi DTKS secara nasional terakhir dilakukan 2015, sampai saat ini verifikasi dan validasi dilakukan di daerah," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (1/7).

Dia mengungkapkan, Kemensos tidak menganggarkan verifikasi dan validasi (verivali) sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Di mana mengatur, DTKS dikelola oleh Kemensos namun pembaruan data dilakukan oleh daerah.

Sementara itu, sebanyak 319 kabupaten/kota melakukan update atau pembaruan data namun tidak sampai 50 persen. Kemudian ada 103 kabupaten/kota yang memperbarui data lebih dari 50 persen.

Politikus PDIP ini menambahkan, Bappenas sudah memberikan anggaran kepada Kemensos untuk melakukan verifikasi data terbaru.

"Kemarin Bappenas sudah menganggarkan sejumlah anggaran kepada Kementerian Sosial untuk melakukan verivali yang lebih masif di tahun 2021," pungkasnya.

DTKS menjadi sumber data untuk berbagai program pemerintah dalam penanganan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako yang dilakukan Kemensos termasuk untuk program bansos khusus Covid-19.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan pembangunan akan sulit dilakukan jika data amburadul.

"Data itu sumber dari segala sumber untuk melakukan apa saja. Ada sekian banyak kabupaten kota yang tidak update data ini bagaimana membangun SDM-nya," tutupnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com