Mendikbud Nadiem Soal PJJ: Ini Bukan yang Kita Inginkan

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menegaskan bahwa konsep pembelajaran jarak jauh (PJJ) bukan menjadi kebijakan yang diinginkan pihaknya. Menurutnya, konsep PJJ hanya dilakukan sementara waktu sampai kondisi betul-betul aman untuk kembali ke sekolah.

"Pertama prinsip dasarnya sedikit ada miss persepsi di masyarakat seolah PJJ jadi apa yang kita inginkan. Ini bukan yang kita inginkan. Kita ingin kembali ke sekolah secepat mungkin," kata dia di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7).

Nadiem menyadari kebijakan PJJ memang bukan salah satu yang efektif jika dilakukan secara permanen. Pihaknya pun juga mempertimbangkan daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

"Saya setuju dengan semua masukan semua kesulitan PJJ ini. Kita tidak akan lakukan, tapi karena kondisi seperti ini paling aman untuk mengembalikan anak dengan protokol kesehatan yang baik," jelas dia.

Sementara itu, terkait dengan pembangunan infrastruktur mengenai internet dan kelistrikan di daerah 3T, pihaknya bersama dengan Kementerian Lembaga akan terus berkoordinasi. Sebab, untuk mencapai pembangunan tersebut butuh waktu panjang.

"Kami akan pastikan bahwa ke depan dengan koordinasi dengan KL akhirnya infrastruktur internet dan listrik menjadi prioritas selama 3-4 tahun ke depan," tandas dia.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyoroti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan mempermanenkan kegiatan belajar secara jarak jauh. Menurutnya kebijakan itu sangat tidak efektif, apalagi bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Apakah ke depan pola sama dengan cara school from home?," tanya Said di Ruang Rapat Banggar DPR RI

Dia mengatakan, pola-pola pembelajaran seperti ini sangat membutuhkan dukungan teknologi dan juga listrik. Sementara, tidak semua daerah memiliki jangkauan teknologi seperti internet dan aliran listrik yang terjangkau.

"Tapi Pak Nadiem masih 17 persen tidak teraliri listrik daerah. Contoh nyata Sumenep di Madura, 287 desa, 34 desa tidak ada listrik," kata dia.

Dengan berbagai kondisi tersebut, Said meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim untuk mempertimbangkan kebijakan tersebut kembali. Apalagi di tengah kondisi seperti ini banyak masyarakat yang kesulitan.

"Kemudian kebijakan apa yang akan diambil oleh Menteri pendidikan Nasional Pak Nadiem yang ganteng, muda, smart, mari tunjukan sekarang. Sebab orang itu diuji ketika wabah pandemi seperti ini," tandas dia.