Mendagri: Jujur saya akui, waktu habis mengurusi masalah e-KTP ini

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku waktunya habis mengurusi masalah e-KTP atau KTP Elektronik yang saat ini tengah diusut KPK karena ada dugaan korupsi senilai Rp 2,3 triliun. Katanya, bagaimana tidak pusing, karena selama satu setengah tahun ada 68 pejabat Kemendagri dipanggil oleh KPK bolak balik jalani pemeriksaan.Tidak cuma itu, Tjahjo juga curhat, kurang lebih 40 orang staf dan panitia lelang ikut diperiksa. Belum lagi, KPK mendatangi sejumlah daerah untuk mengecek masalah e-KTP ini."Jujur saya akui, waktu habis mengurusi masalah e-KTP ini," ujar Tjahjo Kumolo di depan ratusan peserta Musrembang Provinsi Sulsel yang berlangsung di Grand Clarion Makassar, Senin, (20/3).Akibatnya, tambah Mendagri, pengambilan keputusan sampai lelang pun juga terlambat, maka lelang e-KTP tahun 2016 itu dihentikan karena Dirjen dan pejabat eselon 2 dan 3 ragu. Karena selisih nilai yang dulu harganya Rp 4.700 dimark up jadi Rp 16.000. Berangkat dari pengalaman itu, kata Tjahjo, saat ini pihaknya bersikap hati-hati.Namun saat ini, kata Tjahjo lagi, pihaknya berharap April mendatang tendernya sudah selesai. Dirinya merasa ada keberanian karena melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan KPK. Selain itu juga karena mengedepankan transparansi."Mungkin dengan e-catalogue, tidak ada mark up dan semua selesai. Mudah-mudahan April kami teken. Itu mudah-mudahan yah," tandasnya.Mengenai perkembangan perekaman datanya sendiri, kata Tjahjo, meskipun proyek e-KTP ini ada proses hukum, tapi pencapaian targetnya selama 2,5 tahun dalam kepimimpinan Presiden Joko Widodo, progress report nya jelas. Sudah mencapai 96,4 persen warga negara Indonesia yang merekam.Memang masih 4,5 juta blankonya habis. Dan di antaranya ada 3,2 juta data ganda termasuk yang belum mereka. Dari dasar itu, jika April sudah teken kontrak, semua akan selesai terekam.Sejumlah nama besar terseret dalam skandal korupsi e-KTP ini. Di antaranya, Ketum Golkar Setya Novanto, Politikus Golkar Melchias Marcus Mekeng, Bendum PDIP yang juga Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Menkum HAM Yasonna Laoly dan belasan mantan anggota Komisi II DPR lainnya. Namun dalam kesempatan klarifikasinya, mereka membantah kecipratan duit panas tersebut.