Menag Minta Saudi Tunda Penerapan Uji Biometrik Terhadap Calon Jemaah Haji

Menag Minta Saudi Tunda Penerapan Uji Biometrik Terhadap Calon Jemaah Haji. Politikus PPP ini berharap, Arab Saudi tetap menerapkan kebijakan yang sudah dilakukan selama ini. Di mana, uji biometrik bukan menjadi syarat penerbitan visa jemaah haji.

Supriatin
Oleh Supriatin - Reporter
Menag Minta Saudi Tunda Penerapan Uji Biometrik Terhadap Calon Jemaah Haji
Lukman Hakim Saifuddin. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta Arab Saudi menunda penerapan uji biometrik terhadap calon jemaah haji dan umrah sebagai syarat mendapat visa. Indonesia merupakan negara pertama yang akan dijadikan percobaan uji biometrik calon jemaah haji.

"Sudah kita sampaikan. Pemerintah Arab Saudi sedang mempertimbangkan," kata Lukman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/1).

Politikus PPP ini berharap, Arab Saudi tetap menerapkan kebijakan yang sudah dilakukan selama ini. Di mana, uji biometrik bukan menjadi syarat penerbitan visa jemaah haji.

"Lalu kapan pemeriksaan biometrik? Ya ketika menjelang beberapa saat jemaah bertolak ke tanah suci meninggalkan tanah air. Jadi di bandaranya masing-masing atau kalau yang sekarang ini di asrama haji, di embarkasi," jelasnya.

Lukman menuturkan ada sejumlah alasan permintaan penundaan uji biometrik dilayangkan kepada Arab Saudi. Di antaranya, uji biometrik menyulitkan para calon jemaah haji.

Dia menyebut, Indonesia memiliki wilayah geografis yang sangat luas. Tak jarang, calon jemaah haji berasal dari daerah-daerah terpencil. Sementara uji biometrik direncanakan berpusat di ibu kota atau provinsi tertentu.

"Menyulitkan jemaah. Hanya karena menerbitkan visa, dia harus mendatangi ibu kota provinsi," ucapnya.

Lukman belum mengetahui penundaan uji biometrik akan dilakukan sampai kapan. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Arab Saudi untuk mengambil sikap.

"Itu berpulang kepada pemerintah Arab saudi. Karena ini kewenangan pemerintah Saudi. Kita dalam posisi memohon, meminta kearifan pemerintah Saudi untuk tidak menerapkan kebijakan itu saat-saat ini," kata dia.

Rekomendasi