Masuk tahap rehab rekon, akses komunikasi pascagempa NTB sudah pulih 100 persen
Merdeka.com - Indonesia dilanda dua bencana besar dalam waktu berdekatan. Setelah terjadi gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) kemudian terjadi gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Sekarang, pemerintah sedang melakukan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kemudian melakukan tanggap darurat pascabencana di Sulawesi Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, untuk bencana yang di NTB ini pemerintah menargetkan pada Maret 2019 pembangunan rumah-rumah penduduk yang terdampak bencana sudah dibangun kembali, kemudian warga sudah bisa melakukan aktivitasnya seperti sediakala.
Kata dia, sampai saat ini di NTB sendiri masih terjadi beberapa gempa susulan. Kemudian sekarang pemerintah juga sedang melakukan penanganan tanggap darurat Sulawesi Tengah. Namun menurut Puan, meski dua bencana besar datang sangat berdekatan, tetapi bangsa Indonesia harus bisa menghadapi, dan harus mampu melewati itu. Karena itu, kata Puan pemerintah terus memberikan sokongan baik materil maupun moril.
"Jadi ada beberapa target capaian, jadi akhir tahun ini diharapkan sudah bisa dilakukan normalisasi fasilitas pendidikan, kesehatan, agama dan penunjang perekonomian," ujar Puan di Kantor Kemenko PMK, Jalan Merdeka Barat, Jumat (4/10).
Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perekonomian ini, salah satunya adalah soal akses komunikasi. Sehingga, untuk itu Menko PMK mengoordinasikan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bergerak terus agar kondisi perekonomian di NTB ini bisa pulih kembali.
Usai melakukan rapat dengan Menko PMK, Menkominfo Rudiantara menyebut saat ini untuk akses komunikasi di NTB sendiri untuk seluler sudah 100 persen pulih. Kemudian di posko-posko bencana di sana masih menggunakan internet pusat.
"Jadi internet pusat masih digunakan di 24 posko-posko karena untuk operasional. Jadi lombok ini sudah semua," ujar Rudiantara.
Rudiantara menambahkan, sementara itu untuk di Palu, sekarang akses komunikasi yang sudah bisa berjalan masih 20 persen. Dia menuturkan, untuk di Palu ini masih menunggu listrik masuk, sehingga akses komunikasi bisa berjalan.
"Ini bertahap kalau listrik masuk, kalau towernya tidak roboh, BTS nya bisa diaktifkan," ujarnya.
Kemudian untuk Donggala dan Sigi itu hanya beroperasi 25 persen. Sedangkan untuk Sulawesi Tengah keseluruhan itu 50 persen. "Jadi kalau listrik masuk genset sudah mulai masuk, tower tidak bersamalah tidak miring tidak roboh dua sampai empat jam bisa diaktifkan," imbuhnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bangun Rumah untuk Masyarakat, Dirut MedcoEnergi: Keberhasilan Perusahaan Tak Hanya Dinilai dari Finansial
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca SelengkapnyaPembangunan Rumah Menteri di IKN Selesai Juli 2024, Begini Penampakannya
Progres pembangunan keseluruhan rumah menteri di IKN berkisar 78 persen.
Baca SelengkapnyaStatus Tanggap Darurat Diaktifkan Pascagempa, Sumedang Dihadapkan Potensi Banjir dan Longsor
Ratusan pasien terpaksa dievakuasi untuk memastikan bangunan rumah sakit aman dihuni pasca gempa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KKB Gali Lubang Putus Jalan Trans Papua Sugapa Titigi di Intan Jaya, Begini Penampakannya
Aksi KKB mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Muhadjir: WFH 16-17 April 2024 Hanya untuk ASN
Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan kerja dari rumah untuk Aparatus Sipil Negara (ASN) selama dua hari.
Baca SelengkapnyaSeribu Lebih Rumah Terendam Banjir Usai Hujan Sepekan, Jambi Siaga Tiga
Akibat banjir, masyarakat beraktivitas menggunakan paruh karena akses jalan tidak bisa dilalui.
Baca SelengkapnyaBNPB Berikan Bantuan dan Perbaiki Rumah Warga Pulau Bawean yang Terdampak Gempa
Suharyanto juga memberikan bantuan secara simbolis kepada para warga yang terdampak gempa.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya
BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca Selengkapnya