Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyampaikan, akan segera mengecek dan berkoordinasi untuk menyelesaikan kendala yang muncul selama penetapan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada serentak 2018 di sejumlah daerah. Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya, Manggarai dan Timor Tengah Selatan.
"Kami akan cek kendala apa, segera kita akan koordinasikan," katanya di Gedung KPU Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (25/4).
Menurut Ilham, persoalan belum tuntasnya penetapan DPT di sejumlah daerah salah satunya juga dikarenakan adanya anggota KPU yang tengah bermasalah di daerah tertentu. Sehingga diberhentikan sementara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan mengganggu proses penetapan DPT.
"Misalnya di Papua, di Mimika, itu kan juga anggota KPU sedang diberhentikan sementara oleh DKPP sehingga belum bisa menetapkan," ujarnya.
Karena itu, Ilham mengungkapkan, pihaknya akan segera menggelar rapat kerja atau raker untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh masing-masing provinsi.
"Sekaligus ingin menguatkan kembali untuk coklit untuk Pileg ke depan. Jadi kita akan segera dan di akhir Minggu ini akan ada raker soal itu," ungkapnya.
Namun, Ilham menegaskan, KPU tidak dapat memberikan bantuan sumber daya manusia (SDM) kepada daerah yang bermasalah, karena KPU sendiri masih kekurangan SDM. Jika memang, yang menjadi persoalan belum tuntasnya penetapan DPT dikarenakan kurangnya tenaga operator dan fasilitas di sana.
"Tidak bisa kita membantu pekerjaan, kita juga kurang SDM, kecuali kemudian presiden dan gubernur memerintahkan menaruh orang-orang di situ. Karena KPU dan pemerintah itu sebuah lembaga yang berbeda yang tidak bisa kita intervensi. Jadi sampai saat ini belum ada perintah (membantu) itu gitu ya," tutupnya.
Reporter: Yunizafira Putri
Sumber: Liputan6.com