KPK diminta usut proyek Rp 2,9 triliun di Kemendikbud
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengancam Kemendikbud membawa proyek kurikulum 2013 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini akan dilakukan jika Kemendikbud tidak segera menanggapi kajian ulang terhadap proyek senilai Rp 2,9 triliun itu.
"Tentunya berbagai upaya akan kami lakukan, dalam waktu dekat kami akan ke KPK minta KPK perkuat detektor terutama soal permainan anggaran kurikulum. Apalagi KPK bisa nyadap kan," kata peneliti ICW, Febri Hendri di Kemendikbud, Jakarta, Jumat (15/3).
ICW menduga kuat ada pihak yang bermain dalam anggaran kurikulum tersebut. Oleh karena itu, jika kekuatan KPK masih kurang, ICW akan membawanya ke MK.
"Karena anggaran ini besar pasti banyak semut. Kami akan tetap pantau apa ada penyelewengan atau tidak. Karena anggaran secara tiba-tiba seperti ini seringkali memicu praktek korupsi lebih luas. Jika tidak bisa juga kami akan cari celah ke untuk mengajukan ke MK," tegasnya.
Untuk merealisasikan Kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengajukan anggaran ke DPR mencapai Rp 2,9 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran melekat Rp 1,740 triliun dan anggaran tambahan Rp 751,4 miliar. Anggaran tambahan digunakan untuk penyiapan dokumen kurikulum, penulisan buku, uji publik dan sosialisasi, penggandaan buku, pelatihan guru serta monitoring dan evaluasi.
Sementara anggaran melekat digunakan untuk pelatihan guru dan pengadaan buku untuk siswa maupun guru. Anggaran itu bersumber dari APBN sebesar Rp 991,8 miliar dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 748,5 miliar.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaAS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaProses praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang mulai berjalan di pengadilan tidak akan menghentikan proses penyidikan.
Baca SelengkapnyaKPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca SelengkapnyaEmpat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaKPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker yang terjadi pada tahun 2012.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca Selengkapnya