Kompolnas Desak Propam Periksa Eks Kapolsek Mengaku Diperintah Menangkan Jokowi
Merdeka.com - Pernyataan mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Aziz terkait timpangnya netralitas Polri di Pilpres 2019 berbuntut panjang. Dia mengaku diperintah untuk mengarahkan dukungan masyarakat terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Sulman mengaku diancam akan dimutasi jika pada daerah yang ia pimpin Jokowi-Ma'ruf kalah.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI Poengky Indarti pun mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri memeriksa yang bersangkutan bersama dengan Kapolres Garut.
"Propam harus periksa dia dan Kapolres yang dituduhnya untuk bisa buktikan kebenarannya," kata Poengky kepada awak media saat dikonfirmasi, Senin (1/4).
Poengky menjelaskan, pihaknya terus mengawasi institusi Polri. Terlebih saat ini sedang berlangsung suatu proses pesta demokrasi. Dia menilai sejauh ini pihak kepolisan netral.
"Kami melihat Polri benar-benar netral dalam pemilu 2019. Terkait statement mantan Kapolsek Pasirwangi, yang bersangkutan kan masih anggota Polri, jadi harus tunduk pada aturan Polri," ucap dia.
Poengky menuturkan Kompolnas belum percaya statement AKP Sulman Aziz sebelum diperiksa oleh propam.
"Jika mereka belum diproses hukum oleh Propam, saya tidak akan percaya mentah-mentah pada statement mantan Kapolsek tersebut," tutup aktivis HAM ini.
Reporter: Ady Anugerahadi
Sumber: Liputan6.com
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Soal Dukungan Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang: Bisa Ditanyakan ke Bapak, Pilihannya Siapa
Terkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau
Sebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaGerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya
Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Pilpres 2024 Satu Putaran: Kita Tunggu Bersama-sama
Jokowi mengajak semua pihak untuk menunggu bersama-sama hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKapolri Singgung Pemimpin Melanjutkan, Timnas AMIN Ungkap Makna Perubahan Anies-Cak Imin
Timnas AMIN merespons pernyataan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo soal pemimpin pengganti Presiden Jokowi harus melanjutkan
Baca Selengkapnya