Komnas HAM: Gaji pekerja di Indonesia terendah se-Asia
Merdeka.com - Setiap tanggal 1 Mei, para buruh akan memperingati hari buruh se-dunia. Hari buruh yang dikenal dengan nama may day ini pun acap kali dijadikan ajang para buruh di Indonesia untuk menuntut kesejahteraan hidup yang jauh dari pada layak.
Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyatakan jika peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tentang pengupahan harus segera dicabut. Sebab, PP 78 itu jelas tidak berpihak pada buruh. Terlebih, upah buruh Indonesia masuk dalam kategori terendah se-Asia.
"PP 78 ini justru memberi beban berat kepada para pekerja. Apalagi pekerja di Indonesia itu gajinya paling rendah di Asia. Kalau kita liat di Thailand itu 3,5 Filipina itu 4,2, China itu 3,9 juta, Indonesia rata rata nasional hanya 2 juta," kata Pigai di Gedung Joang 45, Jakarta, Minggu (30/4).
Dikatakan Pigai, perhitungan upah 2 juta perbulan itu pun tidak berdasarkan kondisi real di lapangan, melainkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. "Itu sangat berbahaya karena tidak berdasarkan kebutuhan hidup masyarakat real di lapangan," ujar dia.
Pigai menjelaskan ada beberapa poin yang menjadi alasan jika PP 78 jelas tidak berpihak kepada kaum buruh. Pertama, hadirnya PP 78 telah menabrak aturan tentang perserikatan pekerja. Di mana setiap serikat pekerja dan buruh tidak pernah diikutsertakan dalam perumusan upah.
Kedua, PP 78 jelas mereduksi wewenang Gubernur mengingat PP 78 berkiblat pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, dengan begitu penghitungan upah menelanjangi kondisi real masyarakat.
Terakhir, Pigai menyebut bila perhitungan skala upah itu harus berdasarkan pada kebutuhan. Semisal pada tahun 1950 pemberian upah disesuaikan dengan kebutuhan fisik minum, kemudian pada tahun 1980 dan 1990 pengupahan ditentukan dengan kebutuhan hidup minimum.
"Sekarang itu penentuan skala upah berbasis kepada kebutuhan hidup layak. Karena itu Komnas HAM menyatakan bahwa cabut harus rasionalisasi dalam konteks ini adalah PP 78 harus dicabut dan dikembalikan seperti semula," pungkas Pigai.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pencairan kenaikan gaji PNS ini telah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini harga beras melambung tinggi, masyarakat semakin tercekik usai kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaBesaran gaji PNS berjenjang menyesuaikan golongan dan masa lama kerja atau dikenal dengan istilah masa kerja golongan (MKG).
Baca SelengkapnyaMencatat ada 8 orang meninggal dunia, terdiri atas lima anggota TNI/POLRI dan tiga warga sipil
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar berkomitmen memberikan hak setiap warga negara secara adil, termasuk hak mendapatkan pekerjaan.
Baca Selengkapnya