Merdeka.com - Kasus Covid-19 nasional mengalami tren kenaikan cukup signifikan. Rekor kasus tertinggi tercatat pada Sabtu, 26 Juni 2021 lalu yang mencapai lebih dari 21 ribu kasus harian. Sejumlah pihak meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada awal tahun ajaran baru 2021/2022 di pertengahan Juli mendatang.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Jumeri mengatakan, pihaknya tetap mendukung PTM Terbatas asalkan sesuai dengan SKB 4 Menteri soal pembelajaran di tengah pandemi.

"Indonesia itu kan sangat luas, banyak pulau, banyak provinsi, banyak kabupaten kota. Kondisi setiap provinsi, setiap kabupaten kota, setiap pulau itu berbeda. Untuk itu Kemendikbud Ristek bersama dengan tiga kementerian lain, Kemenkes, Kemendagri dan Kementerian Agama untuk tetap menggelar pembelajaran tatap muka selain mengacu pada SKB 4 menteri yang terteken tanggal 30 Maret 2021," kata Jumeri dalam sebuah diskusi daring, Selasa (29/6).

Ia meminta kepada daerah untuk bisa menerapkan Instruksi Mendagri Nomor 14 tahun 2021, yaitu PPKM mikro. Sehingga di daerah-daerah zona merah, anak-anak akan tetap belajar dari rumah. Namun daerah yang aman dapat melaksanakan opsi PTM Terbatas.

"Jadi jangan disamaratakan seluruh wilayah negeri ini, karena anak-anak kita sangat membutuhkan kehadiran bapak ibu guru kita, membimbing mereka, mengasuh mereka, memberi pencerahan kepada anak-anak," jelasnya.

Usulan Tunda PTM Terbatas

Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri meminta Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim supaya menunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang rencananya digelar serentak pada Juli 2021 mendatang. Mengingat adanya tren kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

"Kami meminta Mas Menteri Nadiem menunda pembukaan sekolah dan PTM yang rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan Juli 2021. Kami juga meminta pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), agar dapat menahan laju sebaran Covid-19," katanya dalam keterangan tulis, Kamis (24/6).

Kendati PTM Terbatas tak bisa dilakukan, dia meminta, pembelajaran tetap berjalan lewat pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Untuk itu, menyambut tahun ajaran baru 2021/2022, Imam juga meminta Nadiem untuk segara menerbitkan aturan mengenai Masa Orientasi Sekolah (MOS) Tahun Ajaran 2021/2022 di masa pandemi Covid-19.

Aturan soal MOS selama pandemi dibutuhkan sekolah guna menghadapi awal semester baru di tahun ajaran baru 2021/2022 pada Juli nanti. Supaya penyebaran Covid-19 di dunia pendidikan bisa ditekan.

“Oleh sebab itu, kami mendesak agar Kemendikbud Ristek segera menyiapkan pedoman MPLS/MOS di masa pandemik bagi sekolah. Sebab para siswa baru akan segera masuk, sekitar 2 minggu ke depan,” terangnya.

Jika pedoman sudah ada, kata Iman sekolah dapat segara menyiapkan konten MOS yang bermakna, aman, tetap kreatif, dan menggembirakan bagi siswa baru. Tentu ia mengingatkan supaya skema MOS mesti diselenggarakan secara daring.

Iman juga mengingatkan juga jangan sampai ada sekolah yang memaksakan siswanya masuk mengikuti MOS nanti. Meskipun hanya tiga hari dan jumlah anaknya dibatasi. Jika dilakukan tentu sangat berisiko bagi nyawa dan kesehatan siswa, guru, dan keluarganya.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com