Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali kepada konsep awal pembentukannya, yakni menangani kasus-kasus korupsi besar. Sementara kasus-kasus korupsi skala kecil, bisa diserahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk ditangani.

Hal ini berkaitan dengan keterbatasan personel dan jangkauan KPK apabila dibandingkan dengan personel dan jangkauan Kepolisian dan Kejaksaan.

"Seperti konsep awalnya KPK menangani tindakan korupsi yang besar dan luar biasa dan mempunyai efek besar. Tapi kalau korupsi kecil-kecil juga ditangani KPK, akhirnya KPK butuh kantor lagi seluruh Indonesia di double-double lagi semuanya," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (29/1).

JK melihat, Kepolisian dan Kejaksaan bisa dimaksimalkan untuk menangani kasus-kasus korupsi dengan skala kecil yang terjadi di daerah-daerah mengingat ketersediaan personel korps Bhayangkara dan Adhyaksa di setiap wilayah Indonesia. Berbeda dengan personel KPK yang terpusat di Jakarta.

"Negeri kita sangat besar. Penduduknya 260 juta, sekian banyak kepulauan, pejabat-pejabat menjalankan pemerintahan begitu besar sehingga tidak mungkin KPK yang ada di Jakarta ini menangani seluruh Indonesia. Oleh karena itu ada kepolisian dan kejaksaan yang menangani," jelas JK.

Lebih lanjut JK mengemukakan bahwa semula KPK merupakan lembaga ad hoc yang bersifat sementara, hingga korupsi di Indonesia menurun.

"Jadi tetap seperti sekarang, malah sebenarnya pikiran awalnya KPK itu ad hoc hanya sementara selama korupsi tinggi itu ada KPK tapi kalau sudah lebih stabil negeri ini dari korupsi, menurun maka kembali normal yaitu polisi dan kejaksaan, bukan pemerintah yang punya ide itu, kalau tidak salah ada pengamat itu," tutup JK.