Intelijen digital jadi tantangan BG jabat kepala BIN

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Apabila nantinya lolos mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR dan resmi menggantikan Sutiyoso, Budi Gunawan dihadapkan dengan tantangan Digital Intelligence (intelijen digital).

Sebab, berbagai bentuk kejahatan modern yang mengancam eksistensi manusia dan negara, berbasis kegiatan digital.

"BIN harus punya kemampuan analisa akurat dan relevan, terhadap arus informasi yang begitu cepat laksana supersonik. Kejahatan hingga perang pun sudah merambah dunia cyber, tapi nyata," kata Praktisi Media dan Komunikasi, Despen Ompusunggu di Jakarta, Jumat (2/9).

Despen yang juga Politikus NasDem ini menambahkan aneka bentuk kejahatan baik berskala lokal maupun yang tidak mengenal batas dan waktu, kini bertransformasi menggunakan teknologi media baru atau digital, sebagai infrastruktur kejahatan dengan dukungan software (perangkat lunak) dan hardware (perangkat keras) yang amat canggih.

Bahkan, kata dia, kelompok teroris, perbankan hingga profiling terhadap orang dan perusahaan, melakukan aksinya dengan dukungan digital.

"Kejahatan konvensional memang tidak boleh diabaikan, namun dengan memperkuat basis digital intelligence, BIN akan lebih responsif dan mampu melakukan antisipasi dan memprediksi kejahatan yang bakal mengancam eksistensi negara, baik dari dalam maupun luar negeri," katanya.

Lebih jauh, dia berharap BIN dapat mampu memberikan laporan analisa secara berkala atau briefing intelligence yang tepat dan akurat kepada Presiden Jokowi. Agar bisa digunakan sebagai basis mengambil kebijakan.

BIN, lanjut dia, juga harus berfungsi secara modern dan efektif mendeliverd informasi penting yang bersifat akurat dan rahasia kepada Presiden sebagai user, BIN harus mampu menjadi filter, mata dan telinga Presiden Jokowi serta tegak lurus bagi kepentingan negara, termasuk keterlibatan BIN dalam melakukan profiling hingga background check bagi calon pejabat negara.

"Jangan lagi BIN justru mendapat laporan setelah kejadian, kan aneh. Nah, untuk membangun digital intelligence, tentu saja dibutuhkan perangkat teknologi termutakhir, dan tidak boleh kalah dengan alat-alat canggih yang dimiliki penjahat, sehingga ketersediaan dana tidak boleh jadi alasa bagi ketidakmampuan BIN membangun intelijen berbasi digital," tandasnya.