Merdeka.com - Peneliti ICW Egi Primayogha berharap Pilkada Serentak 2020 ditunda. Sikap ini diambil dengan beberapa pertimbangan seperti kondisi pandemi dan kemungkinan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada.

"Masih banyak pihak yang berharap agar Pilkada di tengah pandemi ditunda, termasuk di antaranya kami dari ICW. Kami sendiri dari ICW sebetulnya masih berharap dan mendorong agar pilkada di tengah pandemi ditunda pelaksanaannya," ujar Egi saat menjadi pembicara di live Facebook Sahabat ICW pada Minggu (25/10).

Menurut Egi, Pilkada Serentak 2020 dapat mempercepat laju penularan Covid-19. Hal ini dikarenakan angka kasus positif Covid-19 masih dibilang mengkhawatirkan.

"Jadi tentunya kalau pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi yang tidak mereda, pasti pelaksanaannya akan memperparah kasus pandemi yang sudah ada," imbuhnya.

Pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah pandemi juga berpotensi membuat kasus-kasus kecurangan yang melibatkan Pilkada semakin marak terjadi karena pengawasannya akan melemah. ICW juga memprediksi praktik jual beli suara atau politisasi bansos akan semakin marak terjadi karena banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Egi mengaku timbul kecurigaan bahwa Pilkada Serentak 2020 yang terkesan dipaksakan ini merupakan upaya dari beberapa pihak untuk memperkaya diri.

"Kalau dikaitkan dengan kondisi saat ini ramai-ramai soal UU Cipta Kerja, kami sejujurnya curiga gitu, bahwa pemaksaan pilkada di tengah pandemi adalah salah satu rangkaian, upaya dari orang-orang kuat untuk memupuk kekayaannya," katanya.

Egi juga mengungkit terkait maraknya politik dinasti yang terjadi pada Pilkada ini. Beberapa contohnya adalah anak dan mantu dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution yang maju sebagai calon wali kota Solo dan Medan. Ada juga anak dari wakil presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah yang maju sebagai calon wali kota Tangerang Selatan.

Reporter magang: Maria Brigitta Jennifer