Merdeka.com - Pemerintah telah mengalokasikan penambahan anggaran belanja dalam APBN sebesar Rp405,1 triliun. Penambahan anggaran belanja tersebut ditujukan untuk penanganan Covid-19.

Dari total anggaran tersebut, akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan dan Rp110 triliun untuk perlindungan sosial. Selanjutnya Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat serta Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menyatakan, pihaknya mengapresiasi langkah presiden ini. Dia berfokus pada anggaran yang diperuntukkan bagi bantuan sosial.

Presiden Joko Widodo, kata dia, menyiapkan Rp110 triliun untuk sejumlah bantuan sosial (social safety net) bagi masyarakat dalam menanggulangi dampak ekonomi dari merebaknya virus Covid-19. Program bantuan sosial yang digelontorkan antara lain adalah program keluarga harapan, kartu sembako, dan subsidi listrik.

"Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat. Pembatasan berbagai macam kegiatan sejak beberapa waktu lalu sudah mulai terasa dampak ekonominya, terutama bagi masyarakat di lapisan terbawah. Perlu segera ada bantuan konkret dari pemerintah," ujarnya kepada wartawan, Rabu (1/4).

Hetifah memberi catatan, pemberian bantuan tersebut harus dipastikan tepat guna. Selain itu bantuan tersebut harus tepat sasaran. Karena itu data yang valid memainkan peran penting.

"Pendataan harus dilaksanakan secara akurat. Semua pihak dari pemda sampai di tingkat RT, RW, kelurahan dikerahkan untuk mencatat, jangan sampai ada warga yang membutuhkan tapi tidak terdaftar. Jenis bantuan harus sesuai dengan kebutuhan tiap individu yang berbeda-beda," ujar dia.

Salurkan Tepat Waktu

Tidak hanya tepat guna dan tepat sasaran, Hetifah pun menekankan pentingnya bantuan tersebut ini disalurkan tepat waktu. Sebab sangat dibutuhkan masyarakat penerima manfaat.

"Kita di sini berpacu dengan waktu. Bantuan tersebut sangat urgent untuk segera sampai di tangan yang membutuhkan, karena itu esensial bagi mereka untuk melanjutkan kehidupannya. Banyak yang bergantung dengan upah harian dan sekarang tidak punya penghasilan lagi," jelasnya.

Karena itu, Wakil ketua Komisi X DPR RI ini menegaskan, Kementerian harus bergerak ekstra cepat. Baik dalam proses pendataan hingga penyaluran bantuan.

"Saya harap semuanya bekerja ekstra cepat dari proses pendataan, perencanaan, hingga penyaluran. Jangan sampai masalah birokrasi menghambat penyaluran bantuan. Harus langsung sampai ke tangan masyarakat dalam hitungan hari. Golkar siap kawal dan dukung," tandasnya.