Fahri sindir KIS, KIP & KKS Jokowi bekerja tanpa payung hukum

Presiden Joko Widodo baru saja meluncurkan program unggulannya, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, sejumlah kalangan mengingatkan akan dasar hukum atau legalitas yang digunakan mengenai pos anggaran yang dipakai dalam program tersebut.Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan, Presiden Joko Widodo tentunya harus berhati-hati dalam melaksanakan program-programnya. Terutama mengenai KIS dan KIP."Itu itikad baik, tapi kami berkepentingan sekali untuk tidak ada pelanggaran di awal-awal, itu aja. Masa ngomong ngingetin orang, 'awas ada lubang' kok salah. Harusnya diapresiasi. Mungut duri di jalan kan, itu pahalanya besar. Saya bilang, hati-hati pak ada lubang," kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/11).Politisi PKS itu menegaskan, adapun niat dirinya mengingatkan akan program unggulan Presiden Jokowi tersebut bukanlah sebagai rencana untuk menghambat. Tetapi jauh daripada itu, agar program-program pemerintah memiliki dasar hukum dan rule yang benar."Ini kan mengingatkan, bahwa semua keputusan dan program kabinet harus ada dasar hukumnya. Ini bukan bicara baik sangka, saya bilang ada lobang, harusnya dapat reward, bukan dikecam karena dianggap mengganggu. Enggak mengganggu, tapi kalau tersebut nangis sendiri, malah ngajak-ngajak," jelas Fahri.Lebih lanjut, kata Fahri, kritikan tentang anggaran pembuatan kartu sakti itu sebagai bentuk mengingatkan pemerintah, jangan sampai di awal-awal ada masalah. Apalagi mengenai masalah anggaran yang sangat rawan."Paling penting, hati-hati jangan sampai ada masalah di awal. Kaji dengan baik," tandasnya.