Kartu Indonesia Sehat

Desi Erianti, warga Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), meninggal dunia.

Peserta BPJS Kesehatan dapat memanfaatkan jenis pelayanan kesehatan ini sepanjang hidup mereka, dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

KIS adalah program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.

Program KIS dimanfaatkan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun. Cakupan usia peserta mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit

Seorang guru ngaji tak bisa berobat menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) karena kartunya terkena blokir.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bali, I Putu Kariaman Putra, membenarkan peristiwa tersebut. Diakuinya, kartu-kartu tersebut ditemukan seorang pemulung di desa setempat bernama Made Widari. Kartu ditemukan di dalam kardus di tempat pembuangan sampah pada 8 Februari lalu.

Menurut dia, ada 17 dari 59 rumah sakit di Surabaya yang belum menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga warga Surabaya pemegang KIS tidak bisa terlayani secara gratis di rumah sakit itu.

Viral, sebuah akun di media sosial (medsos) Facebook mengunggah posting-an kisah seorang anak yang sedang menderita penyakit. Mirisnya, tidak hanya soal penyakit yang menjadi masalah, namun pembiayaan kesehatan dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pula yang ikut dipersoalkan.

Sebanyak 2.987 warga Kota Solo gagal mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS) kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pemerintah pusat mencoret nama mereka dari kepesertaan program tersebut dengan berbagai alasan.

"Kalau permasalahan di Desa (saya), itu banyak sekali. Desa saya ini, termasuk desa terpencil di dekat Gunung Agung jauh dari Kota. Sehingga, apa yang menjadi program pemerintah itu rasanya agak lambat. Itu awal tekad saya berani maju agar ada pemerataan antara di desa dan di kota," kata Sukrayasa.

Dia mengungkapkan, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, angka kemiskinan turun drastis. Sehingga, apabila ada pihak yang mengatakan bahwa angka kemiskinan semakin besar, dia memastikan itu hoaks.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengadakan dialog interaktif melalui pertunjukan rakyat di Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (1/2). Dialog mengambil tema 'Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Indonesia Sehat'.

Jokowi silahturahmi dengan peserta JKN dan KIS di Istana Negara. Peserta silaturahmi merupakan perwakilan dari 92,4 juta orang yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Jokowi juga beramah-tamah dengan kepala-kepala daerah yang berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Wali Kota Solo F.X Hadi Rudyatmo menyebut bahwa banyak warganya yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tak bisa membayar iuran bulanan. Tak sedikit bahkan di antaranya menunggak hingga bertahun-tahun. Kondisi tersebut mengakibatkan integrasi JKN KIS menjadi terhambat.

Petugas P3S Suku Dinas Sosial Jakarta Timur yang sedang bertugas pun menyelamatkan mereka di sekitar Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak relawan yang tergabung dalam Gerakan Kemajuan (GK) untuk mengawasi jalannya program pemerintah terutama pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan sertifikat tanah.

Sugeng berharap penyaluran program bantuan sosial non tunai dapat mendukung efisiensi lantaran ditargetkan bisa tepat sasaran, jumlah, kualitas, harga dan administrasi. Saat ini baru mencakup 6 juta penerima program keluarga harapan (PKH), dan ditargetkan bisa menjadi 10 juta penerima di 2018.

Saat ini, total pemanfaatan JKN-KIS sejak 2014 sampai 2017 mencapai 552,9 juta. Artinya, dalam sehari ada 415.000 pemanfaatan JKN-KIS, baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun di rumah sakit. Pada 2016, kepuasan peserta atas layanan BPJS 78,6 persen.

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan anggaran sebesar Rp 180 miliar untuk membiayai kartu sehat berbasis nomor induk kependudukan tahun depan. Anggaran sebesar itu naik dua kali lipat dari tahun ini sebesar Rp 90 miliar.