Merdeka.com - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Prof Din Syamsuddin menilai, saat ini terjadi kebangkrutan demokrasi di Indonesia. Kebebasan berpendapat dan berekspresi juga sudah terpasung.

"Tanpa bermaksud berlebihan, yang terjadi di Indonesia bukan defisit of demokrasi tetapi kebangkrutan demokrasi," katanya saat webinar pelanggaran HAM & demokrasi di era reformasi, Kamis (10/12).

"Dapat kita saksikan kita alami dari jarak dekat betapa kebebasan berpendapat kebebasan berekspresi itu terpasung di negeri ini," sambungnya.

Menurutnya, para aktivis yang kritis tapi cinta dan loyal kepada bangsa dan negara justru berhadapan dengan sikap represif. Terutama kaum cendekiawan. Masalah ini menjadi ketidakadilan di Indonesia.

"Ketidakadilan yang sangat nyata terutama dalan penegakan hukum, inilah yang menjadi kendala yang sangat besar dan tidak mustahil kendala dan masalah ini akan menghambat Indonesia karena tujuan mencapai cita-citanya," ujarnya.

Din merasakan saat ini ada kediktatoran konstitusional yang bertumpuk dengan arogansi kekuasaan. Bukan hanya penangkapan dan penahanan aktivis tanpa alasan yang bisa dibenarkan.

"Tapi pembantaian pembantaian, pembunuhan pembunuhan terhadap rakyat warga negara, ini adalah sebuah pelanggaran terhadap konstitusi, adalah tindakan inkonstitusional, tindakan anti konstitusional," ucapnya.

Oleh karena itu, mantan Ketum PP Muhammadiyah ini mengajak para elemen masyarakat meluruskan kiblat bangsa dan negara. Bersama-sama menegakkan keadilan.

"Kami beserta elemen pendukungnya semua elemen masyarakat madani yang cinta keadilan, cinta kedaulatan perlu bangkit bersama menegakkan keadilan, menegakkan kedaulatan negeri, meluruskan kiblat bangsa negara," pungkasnya.