Deretan kemarahan Jokowi lihat ketidakberesan di tanah air

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo tak dapat menyembunyikan kekesalannya melihat beberapa hal yang belum dibereskan. Baru saja emosinya tersulut karena maraknya pungutan liar di kementerian, kini Jokowi kesal mendengar harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua.

Premium di Bumi Cenderawasih mencapai Rp 100.000 per liter. Jokowi mendapat laporan langsung dari Gubernur Papua Lukas Enambe mengenai kondisi ini. Bayangkan saja di Jawa harganya Rp 6.450 sampai Rp 7.000 per liter.

"Ada ketidakadilan. Di sini (Papua) kata pak gubernur ada yang Rp 70.000 di Wamena dan bahkan di daerah atas Rp 100.000 per liter, tidak bisa seperti ini," tegas Jokowi saat meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat di Sentani, Jayapura, Senin (17/10).

Menurut Jokowi, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menyampaikan jika dijual Rp 7.000 di Papua bisa rugi. "Saya bilang ini bukan urusan untung atau rugi. Saya mau dicarikan jalan keluar," tegas Jokowi dengan nada tinggi.

Presiden Jokowi meminta langsung kepada Menteri Rini Soemarno dan Dwi untuk segera mencarikan jalan keluar. Menurutnya, Pertamina bisa saja subsidi silang dari keuntungan penjualan di Jawa dialihkan ke Timur Indonesia.

"Carikan jalan keluar, saya minta harganya kurang lebih sama dengan di Jawa. Pertamina bilang bisa ditutup pakai APBN, saya bilang itu urusan Pertamina," tuturnya.

Lalu soal Pungli di Kemenhub beberapa waktu lalu, Jokowi turun langsung memantau operasi tangkap tangan. Uang tunai puluhan juta disita penyidik Polri, diduga dari penyuap yang ingin izin kapalnya dimudahkan oleh Kemenhub.

"Kami hanya melihat memastikan dan kepada seluruh lembaga, seluruh instansi mulai sekarang setop Pungli. Hentikan yang namanya Pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada rakyat. Setop hentikan karena sekarang sudah ada yang namanya OPP," tegas Jokowi.

Dia juga tak akan menolerir bagi pejabat yang ketahuan pungli alias pungutan liar. "Tangkap dan langsung pecat," kata Jokowi di Kemenhub.

Dia berjanji untuk melakukan pengawasan dengan caranya sendiri agar perbuatan terlarang tersebut tak dilakukan di instansi pemerintah khususnya pelayanan masyarakat. Jokowi mengatakan sebesar apapun nominalnya, dia akan tetap melakukan pemberantasan pungutan liar.

"Biar pun nilainya cuma Rp 10 ribu atau Rp 100 ribu, akan tetap saya urusi. Yang kecil-kecil biar saya urusi sendiri, yang besar, yang nilainya miliaran biar KPK yang mengurusi. Jadi hati-hati, jangan sekali-kali melakukan Pungli. Saya akan awasi, meskipun kecil, tapi kalau terjadi di mana-mana jumlahnya bisa triliunan," ujar mantan wali kota Solo tersebut.

Untuk menunjukkan keseriusannya tersebut, Jokowi mengaku sudah membentuk satuan tugas sapu bersih pungli (Satgas Saber Pungli). Satgas tersebut akan ditempatkan di seluruh pelayanan publik di Indonesia.

"Kita sekarang ini memiliki tim operasi Saber Pungli, yang dikomandani oleh Menkopolhukam (Wiranto). Dan nanti dalam pelaksanaannya nanti yang paling banyak akan melibatkan Polri," katanya.

Jokowi juga sempat marah besar ketika namanya dicatut dalam urusan saham Freeport. Dengan muka marah dia menggelar konferensi pers. "Tidak boleh namanya lembaga negara bermain-main lagi," kata Jokowi, Senin (7/12).

Napasnya tampak naik turun menahan amarah. Kemudian dia melanjutkan lagi ucapannya.

"Saya nggak apa-apa dikatakan presiden gila, presiden sarap, presiden kopeg. Tapi sudah mencatut saham 11 persen itu yang saya tidak mau. Ini masalah kepatutan, masalah etika, moralitas, dan itu masalah wibawa!" tegasnya sambil meninggalkan ruangan.