Bergeser ke Istana Negara, buruh bentangkan spanduk 'Kami Pastikan Tak Pilih Jokowi

Ribuan massa buruh dari pelbagai elemen serikat pekerja mulai memadati kawasan Isatana Negara, Jakarta. Sekira pukul 11.30 WIB, mereka bergerak dari titik kumpul di depan Patung Kuda Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat, menuju taman pandang Istana Negara.

"Outsourcing manusia, buruh kontrak hingga saat ini masih menjadi hantu yang menakutkan bagi kaum buruh, di mana buruh tidak mempunyai masa depan yang jelas serta upah yang jauh dari layak," teriak salah satu orator dari Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) wilayah Jakarta, Dwi Harto di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (1/5/2018).

Orasi lain turut digelontorkan, Ketua KSBSI DPC DKI Jakarta, Alson Naibaho. Menurut dia, peringatan May Day adalah tanggung jawab pemerintah terhadap tingginya jumlah pengangguran yang saat ini jumlahnya sekitar 7 juta jiwa.

"Kondisi ini (banyak pengangguran) menimbulkan makin maraknya penyedia-penyedia tenaga kerja (outsource), dan maraknya sistem buruh kontrak," tegas dia.

Pantauan di sekitar lokasi, barikade polisi sudah membuat penjagaan pagar betis. Akses mereka di batasi hanya sampai taman pandang. Jalan raya depan Istana Negaradisterilkan dengan tidak ada lalu lalang kendaraan bermotor.

Menyemarakkan aksi, massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI) berteriak tak memilih Jokowi menjadi Presiden kembali. Mereka juga membentangkan spanduk panjang.

"Kami pastikan tidak pilih Jokowi," ujar koordinator aksi FSPASI, Nanang Sumatri.

Meski menolak, mereka tidak ada nama calon presiden lain yang diteriakkan orator mau pun massa aksi.

"Pokoknya Siapapun pemimpinnya, jika memang pro buruh kami mendukung," lantang Nanang lagi.

Peringatan May Day, menurut Nanang, adalah sebuah ekspresi kekecewaan pihaknya dan teman buruh akan kepemimpinan sang presiden. Joko Widodo dinilai gagal mensejahterakan rakyat dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan buruh.

"Mulai dari PP 78 tahun 2015 itu tidak menguntungkan upah buruh, lalu kami minta cabut tentang Perpres 2018 tentang penggunaan tenaga asing. Dan hari ini tenaga asing di Indonesia lebih banyak yang masuk di Indonesia," tegas dia.

Reporter: Mohammad Radityo

Sumber: Liputan6.com