Merdeka.com - Bentrok di Desa Wiromartan Kecamatan Mirit Kebumen Jawa Tengah, antara warga dengan TNI AD yang menimbulkan korban membuat Koordinator Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan, Seniman meminta presiden bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

"Sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, kami minta presiden bertanggung jawab," katanya saat dihubungi, Sabtu (22/8).

Ia mengemukakan, seharusnya negara bisa memberikan rasa aman kepada warganya, namun hal ini tidak terjadi di kawasan Urutsewu yang selama ini menjadi lahan sengketa antara petani dengan TNI-AD.

"Kami memiliki tanah di wilayah ini (Urutsewu) dan kami sudah mengelolanya selama ini, kalau TNI AD merasa memiliki hak atas kepemilikan lahan, silakan gugat kami," ujarnya.

Seniman mengaku kecewa dengan cara-cara kekerasan yang dilakukan untuk memagar lahan yang akan dijadikan tempat latihan militer oleh tentara. Sementara itu, ia mengemukakan, kondisi di wilayah Urutsewu usai bentrok yang terjadi pada Sabtu (22/8) siang, kini mulai mencekam.

"Suasana saat ini cukup mencekam. Setelah bentrok tadi siang, tentara terus melakukan pengerjaan pendirian pagar," ucapnya.

Sementara itu, Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0709 Kebumen Letnan Kolonel Infantri Putra Widyawinaya mengatakan, TNI hanya melaksanakan program pemerintah untuk membuat pagar di Urutsewu. Lahan tersebut selama ini dijadikan tentara untuk latihan militer.

Menurutnya, petani memaksa menghentikan pemagaran sehingga TNI terpaksa menghentikan aksi mereka. Ia menambahkan, TNI sudah secara prosedural melakukan sosialisasi dan memberi ganti rugi terhadap tanaman petani yang terkena pemagaran.

"Kami tidak ingin melukai masyarakat," katanya.

Jauh sebelumnya, Pada 5 September 2014, utusan petani dari Urutsewu dan perwakilan warga Pegunungan Kendeng pernah mengadukan persoalan yang terjadi di daerah mereka masing-masing kepada Presiden Joko Widodo di Kantor Gubernur DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, mereka mengeluarkan keluh kesah mengenai persoalan yang belum terselesaikan di lingkungan mereka.

Presiden Joko Widodo, waktu itu berjanji akan mengambil sikap terhadap persoalan yang terjadi di dua wilayah tersebut. Saat itu, Jokowi menyampaikan akan menyampaikan sikapnya setelah dilantik menjadi presiden, kepada utusan kedua masyarakat tersebut.