Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengklaim pimpinan KPK merupakan salah satu pihak yang meminta revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Laode Syarif membantah tudingan Fahri itu.

"Saya akan tanggapi, tidak ada (permintaan revisi)," katanya saat dikonfirmasi Liputan6.com, Jumat (6/9).

Laode justru menantang Fahri menunjukkan surat permintaan revisi dari KPK. "Kalau usulan Revisi UU KPK dari internal KPK, Pak Fahri Hamzah tunjukan saja surat permintaan internal KPK tersebut," ujarnya.

Laode menegaskan, apabila Fahri tidak bisa menunjukkan surat resmi dari KPK, maka politisi PKS itu sama saja melakukan pembohongan publik.

"Kalau dia tidak bisa menunjukkan surat permintaan itu, berarti dia melakukan pembohongan publik, dan memutarbalikkan fakta," tegasnya.

Sebelumnya, Fahri juga menyebut Presiden Joko Widodo setuju akan revisi tersebut. "DPR saya kira tak pernah berhenti karena saya sendiri pernah menghadiri rapat konsultasi dengan presiden, dan presiden sebetulnya setuju dengan pikiran mengubah UU KPK sesuai dengan permintaan banyak pihak. Termasuk pimpinan KPK, para akademisi dan sebagainya," jelas mantan politikus PKS itu.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com