Merdeka.com - Perubahan proses pemilihan kepala daerah melalui legislatif dinilai berpotensi menyuburkan praktik kongkalikong antara legislatif dan eksekutif. Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan perketat pengawasan terhadap anggota DPRD.

"PPATK hanya tinggal mengetik nama orang yang bersangkutan sudah bisa ketahuan punya tabungan dimana saja punya kredit dimana saja, punya KPR dimana saja, leasing mobil dimana bahkan punya asuransi dimana pernah menukar uang di money changer yang mana, kita sudah tahu mereka bersih atau tidak," ujar ucap Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso saat bertemu dengan pegiat dari Gerakan Desa Membangun (GDM) di Balai Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Banyumas Jawa Tengah, Kamis (2/10).

Lebih jauh, Agus mengemukakan, selama dua tahun sebelum dan sesudah pemilu legislatif, ada beberapa pos anggaran yang sangat rawan untuk dikorupsi. Pos anggaran tersebut, jelasnya, berada di bidang pendidikan, bantuan sosial dan dana hibah. "Banyak dari pos tersebut yang banyak disalahgunakan dengan menggunakan proyek fiktif untuk kembali ke konstituennya," ujarnya.

Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD, harus benar-benar ketat. Dari data yang ada, ia mengemukakan sejak tahun 1999 hingga 2014, tercatat ada 325 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi dan 3.600 anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi.

Ia menambahkan, jika pilkada melalui DPRD ketat, penilaian integritas calon kepala daerah harus menjadi nomor satu. "Integritas itu nomor satu. Sistem sebagus apa pun, kalau orang yang direkrut integritasnya jelek pasti akan rusak. Tetapi, kalau sistem tidak terlalu bagus namun orangnya memang integritasnya bagus pasti akan lebih bagus," katanya.