Merdeka.com - Usulan RAPBD DKI 2020 atau KUA-PPAS APBD 2020 sedang menjadi sorotan. Bagaimana tidak, Pemprov DKI menganggarkan pengadaan lem aibon sebesar Rp82 miliar. Sungguh fantastis.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai sistem e-budgeting berjalan baik jika tidak ada niat maling. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem digital tetapi masih mengandalkan manual alias pengecekan.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata transparansi sistem yang ada," kata Ahok saat dikonfirmasi, Kamis (31/10).

Sayangnya, Ahok enggan mengomentari lebih jauh lantaran menurutnya sudah banyak orang yang memahami sistem e-budgeting.

Anies Salahkan Sistem Digital

Menanggapi sorotan publik terkait sejumlah anggaran yang dinilai janggal, Anies malah melempar bola ke sistem digital yang diterapkan Pemprov DKI.

Ia menilai sistem digitalisasi yang ada hanya manual, tidak dilengkapi pengecekan. Seharusnya, dibuat smart system yang memiliki algoritma sehingga bisa mendeteksi anggaran janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, if itemnya itu jenisnya aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," kilahnya.

Anies Salahkan Gubernur Sebelumnya

Selain sistem digital penganggaran Pemprov DKI, pun Anies turut menyalahkan gubernur sebelumnya.

Sistem elektronik APBD Pemprov DKI pertama kali dibentuk pemerintahan Gubernur Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat pada 2012.

"Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini," ucap Anies.

Karena hal itu, dia menyebut pihaknya akan membuat sistem pengecekan anggaran secara otomatis.

"Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai di Januari, kan ada nanti rembuk Musrenbang," kata Anies.

Berikut Beberapa Anggaran Janggal yang Ditemukan

Lem Aibon sebesar Rp82 miliar. Pengadaan bolpoin sebesar Rp124 milliar oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta menuai sejumlah kritikan. Besaran anggaran tersebut sempat dibeberkan oleh Fraksi PSI DPRD DKI.

Hasil tangkap layar dari website apbd.jakarta.go.id yang diperoleh PSI tertuliskan jenis bolpoin yang digunakan yakni pen drawing. Rencananya bolpoin tersebut diperuntukkan bagi 98.000 pegawai.

Dalam data itu juga dituliskan setiap bulan pegawai mendapatkan satu buah bolpoin dengan harga satuan Rp105.000 selama setahun.

Selanjutnya, pengadaan stabilo sebesar Rp3 miliar, komponen kertas dan folio yang mencapai Rp213 miliar. Anies juga menyebutkan pengadaan tinta printer sebesar Rp407 Miliar, alat tulis kantor (ATK) yang mencapai Rp1,6 Triliun padahal tahun sebelumnya sudah mencapai Rp349 Milliar. Kemudian, ada anggaran kalkulator mencapai Rp31 Miliar.