Merdeka.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta akan memutuskan apakah membawa dugaan pelanggaran isu SARA dalam ceramah Rhoma Irama ke pihak kepolisian atau tidak. Keputusan ini segera diambil pada sidang pleno yang dilaksanakan pada Selasa 14 Agustus mendatang.

"Dalam waktu dekat ini, Panwaslu akan melakukan sidang pleno untuk meneruskan pelanggaran ini ke polisi atau butuh bukti lain dalam kasus Rhoma Irama. Kalau dinyatakan sudah cukup (bukti), maka akan kami serahkan ke polisi," ujar anggota Panwaslu M Jufrie kepada merdeka.com, Kamis (9/8) malam.

Dalam kasus SARA, Panwaslu sudah memeriksa semua pihak dari mulai pelapor, terlapor dan Rhoma Irama. Dari pemeriksaan itu, masing-masing pihak mengakui kata-kata yang terkandung dalam ceramah tersebut sesuai dengan alat bukti berupa video.

"Secara pribadi, ini bukan pleno, melihat berdasarkan klarifikasi memang ada pelanggaran yang dilakukan Rhoma Irama karena melakukan dakwah di masjid dan menyebutkan nama orang yang dianggap memojokkan dan merasa terhina dengan kata-kata Rhoma Irama. Ini melanggar pasal 78 poin b, dilarang menghina, menghasut dengan agama, suku, ras dan antar golongan," katanya.

Dirinya menyatakan, dugaan pelanggaran isu SARA yang dilakukan oleh Rhoma Irama ini harus terus dilanjutkan hingga ke ranah hukum pidana. "Meskipun tim yang merasa dirugikan, yakni Jokowi sudah memberikan maaf kepada yang bersangkutan," ucapnya singkat.

Meski demikian, ceramah itu tidak membuat salah satu cagub mendapatkan sanksi akibat ceramah tersebut. Pasalnya, Rhoma Irama bukan merupakan tim sukses dari cagub incumbent Fauzi Bowo, sehingga tak ada sanksi yang akan diberikan.

"Rhoma Irama bukan tim sukses, jadi dia (Foke) tidak kena sanksi," katanya.

Jufrie meminta kepada semua stasiun televisi agar tidak lagi menayangkan video ceramah Rhoma Irama kembali. Dia mengkhawatirkan, ceramah yang dikeluarkan oleh penyanyi dangdut itu akan membahayakan pihak lain.

"Kami akan upayakan agar isu ini tidak diangkat lagi dan meminta agar seluruh stasiun televisi agar tidak angkat lagi karena akan membahayakan publik," pungkasnya.