Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rano Karno ngaku tak bisa hambat izin penambangan pasir reklamasi

Rano Karno ngaku tak bisa hambat izin penambangan pasir reklamasi Peta Reklamasi Jakarta. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Gubernur Banten, Rano Karno membantah jika pihaknya telah memberikan izin penambangan pasir di wilayah perairan Banten. Menurut Rano, izin yang dimiliki oleh para penambang pasir di perairan Banten saat ini, dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Serang sejak dulu.

"Penambangan pasir laut yang saat ini berjalan adalah kelanjutan penambangan yang izinnya dikeluarkan oleh Pemkab Serang. Untuk itu, pemprov tidak mungkin menghambat perpanjangan izin yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Pemkab, karena sejauh ini seluruh persyaratan telah dipenuhi", ujar Rano Karno kepada wartawan, Kamis (21/4).

Rano mengaku sudah memerintahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten, untuk mempelajari aturan hukum moratorium terhadap penyedotan pasir laut di wilayah Banten.

"Saya sudah memerintahkan Kepala BKPMPT untuk mempelajari semua aturan hukum untuk melakukan moratorium terhadap penyedotan pasir laut di wilayah Banten, oleh perusahaan yang selama ini beroperasi di perairan kita," lanjutnya.

Selaras dengan keputusan pemerintah pusat yang mengeluarkan kebijakan moratorium reklamasi, Rano mengaku akan lakukan moratorium penambangan pasir di wilayah perairan Banten akan diberlakukan secepatnya.

"Saya meminta Kepala BKPMPT untuk secepatnya berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait hal tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, pasir urukan yang digunakan untuk proses reklamasi berasal dari Serang, Banten. Namun, dia mengaku tidak tahu lokasi penggalian yang dilakukan kontraktor.

"Saya enggak tahu, mereka ambil dari Serang, kalau soal dia ambil dari mana itu udah urusan Menteri Lingkungan Hidup, bukan saya," kata pria yang akrab disapa Ahok ini saat ditemui di di sela peresmian RPTRA Rawa Buaya, Selasa (19/4).

Ahok meyakini pasir-pasir tersebut legal dan tidak ada unsur pencurian. Jika terdapat unsur pidana, maka ranah penuntutan

"Jadi kalau ada kontraktornya menyolong pasir atau menyebabkan lingkungan di Serang rusak, anda mesti tanya sama Bupati Serang, kenapa izinkan penambangan laut? Bukan saya," kilahnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Rano Karno Curhat Baliho Hilang, Ini Respons Ganjar
Rano Karno Curhat Baliho Hilang, Ini Respons Ganjar

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Prabowo menegaskan relawan dan pendukung pasangan calon Ganjar-Mahfud di Tangerang Raya tidak pernah gentar untuk berjuang.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo Setuju Alat Peraga Kampanye Ditertibkan
Ganjar Pranowo Setuju Alat Peraga Kampanye Ditertibkan

Pemerintah bisa menyediakan ruang agar alat peraga kampanye tidak merusak pemandangan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Penyaluran Bansos Minta Ditunda di Masa Pemilu, Kepala Bapanas: Makannya Boleh Ditunda Enggak?
Penyaluran Bansos Minta Ditunda di Masa Pemilu, Kepala Bapanas: Makannya Boleh Ditunda Enggak?

Arief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.

Baca Selengkapnya
Terungkap, ini Alasan Bung Karno Pilih Tanggal 17 Agustus Untuk Proklamasikan Kemerdekaan RI
Terungkap, ini Alasan Bung Karno Pilih Tanggal 17 Agustus Untuk Proklamasikan Kemerdekaan RI

Kenapa tidak memilih tanggal lain? Ini penjelasan lengkapnya.

Baca Selengkapnya
Suara Penghayat Kepercayaan dalam Pusaran Politik Indonesia
Suara Penghayat Kepercayaan dalam Pusaran Politik Indonesia

Mereka adalah kelompok rentan yang sering dimanfaatkan untuk mendulang suara. Ragam perjuangan mereka lakukan guna mendapatkan hak-haknya.

Baca Selengkapnya
Pesan Jokowi ke Menteri: Bansos Harus Diteruskan
Pesan Jokowi ke Menteri: Bansos Harus Diteruskan

Jokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.

Baca Selengkapnya