Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mendapatkan baret dan brevet dari Markas Besar (Mabes) TNI. Panglima TNI Jenderal Moeldoko memberikannya secara langsung di ruang hening, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Moeldoko mengatakan, baret dan brevet ini diberikan untuk memposisikan dan menempatkan para gubernur sebagai mitra. Terutama, untuk sistem pertahanan dan ketahanan negara.

"Maknanya apabila Indonesia diserang negara luar maka seluruh sumber daya nasional akan diliberalisasi untuk kepentingan pertahanan," katanya saat memberikan sambutan dalam acara pemberian baret dan brevet, Jumat (12/12).

Dia mengungkapkan, sumber daya nasional berada dan dimiliki pemerintah daerah. Sebab, sarana prasarana, alat kelengkapan dan kondisi masyarakat diketahui dan di bawahi langsung oleh gubernur.

"Untuk itu perlu sinergitas, kolaborasi aktif dan pro-aktif di dalam mengusung sistem pertahanan secara dini. Untuk itulah Panglima TNI sangat terbantu Pangdam, Pangkorps, AU, Armabar apabila gubernur ikut pikirkan sistem pertahanan negara," terangnya.

Moeldoko mengharapkan, ada kesepahaman antara TNI dan gubernur. TNI memiliki semangat yang kuat untuk bersatu padu pikirkan sistem pertahanan negara. Sehingga, pemberian baret dan brevet ini harapannya mampu membangun sinergis sejak kini.

Dia mengatakan, selain sebagai bentuk sinergis TNI dan Pemprov DKI Jakarta, baret dan brevet ini dapat digunakan oleh gubernur DKI Jakarta ketika memimpin Apel Militer. Sebab, gubernur memiliki kekuatan militer.

"Baret dan brevet digunakan gubernur untuk apel militer. Yang kedua gubernur Indonesia punya kekuatan militer. Apabila terjadi sesuatu gubernur tidak boleh segan minta Pangdam untuk kesejahteraan keamanan rakyat," jelas Moeldoko.

Dia menegaskan, TNI akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pemprov DKI Jakarta. "Agar pembangunan baik. Kesejahteraan rakyat cepat," tutup Moeldoko.

Untuk diketahui, seharusnya Gubernur DKI Jakarta sudah mendapatkan baret dan brevet secara bersamaan dengan gubernur seluruh Indonesia di Surabaya. Namun saat itu posisi Gubernur DKI Jakarta sedang mengambang. Sebab Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi calon presiden, dan Ahok menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta.