Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengancam pihak rumah sakit jika berani menolak melayani pasien yang menggunakan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Apalagi, jika pihak rumah sakit memberikan pelayan buruk kepada pasien.

"Kalau ditolak terserah rumah sakit, kalau berani menolak tahu risiko-risikonya," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (14/11).

Sesuai dengan MoU antara Pemprov DKI dengan rumah sakit dan Puskesmas, pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai berdasarkan kesepahaman. Meski tidak menyebutkan jenis sanksinya, pihak rumah sakit harus siap menerima risiko yang akan dihadapi.

"Kalau saya turun ke Puskesmas dan pelayanan tak sesuai dengan yang saya bayangkan, tahulah risikonya," tegasnya.

Jika memang ada kekurangan, Jokowi menyatakan akan terus melakukan koreksi terhadap beberapa rumah sakit dan Puskesmas di Jakarta. Dengan demikian, semua rumah sakit dan Puskesmas harus melayani warga secara optimal.

"Terlayani dan sembuh dong. Kalau terlayani tak sembuh untuk apa rumah sakit?" pungkasnya.

Memasuki hari keempat pembagian KJS yang dicanangkan Jokowi, masih ada rumah sakit yang belum mengetahui mekanisme penggunaan kartu berobat gratis tersebut. Mulai dari cara pembayaran hingga biaya tagihan rumah sakit.

"Belum ada MoU antara pihak rumah sakit, Dinkes, dan Pemrov. Mekanisme pemakaiannya pun belum tahu seperti apa. Nantinya gratis semua atau ada yang berbayar," kata Kepala Humas RS Jantung Harapan Kita Anwar saat ditemui di ruangannya, Selasa (13/11).

Dia menambahkan, seharusnya pembahasan mekanisme penggunaan KJS antara pihak Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Provinsi segera dilakukan, sehingga KJS dapat cepat digunakan.

"Kemarin juga ada pasien yang juga seorang veteran datang. Dia menanyakan penggunaan KJS," ujarnya.