Golkar Kirim Surat Desak Ketua DPRD DKI Gelar Rapat Bahas Penjualan Saham Bir
Merdeka.com - Fraksi Golkar menyusul langkah PKS mengirim surat usulan pembahasan rencana divestasi saham milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk. Ketua Fraksi Golkar Basri Baco mengatakan, saat ini partai berlambang pohon beringin sedang menyusun surat usulan untuk diserahkan kepada Ketua DPRD.
"Sedang dikonsep, besok atau paling lambat Senin kita akan kirim," kata Basri saat dikonfirmasi, Kamis (18/3).
Menurut Basri, penjelasan dan kajian Pemprov DKI perlu didengar dalam forum resmi dibandingkan menolak tanpa dilakukan pembahasan terlebih dahulu.
Selain itu, Basri juga menekankan selama mekanisme untuk divestasi dilakukan secara benar, tidak akan ada konsekuensi hukum.
Mencuatnya konsekuensi hukum diutarakan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi saat berbincang dengan Pelaksana Tugas BP BUMD Riyadi melalui channel Youtube Akbar Faisal.
"Tidak ada potensi hukum yang akan terjadi jika dia jalankan mekanisme pengambilan keputusan secara benar di dewan sesuai ketentuan," jelasnya.
Sebelumnya Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta melayangkan surat usulan kepada Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi agar segera menindaklanjuti permohonan Pemprov DKI untuk membahas rencana divestasi saham di PT Delta Djakarta Tbk.
Ketua fraksi PKS, Mohammad Arifin mengatakan surat dikirim kepada Prasetio hari ini.
“Kami sampaikan hari ini ke Ketua DPRD DKI agar dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan rapat bersama fraksi-fraksi di DPRD,” ujar Arifin, Rabu (17/3).
Arifin juga menyampaikan, PKS mendukung kebijakan Pemprov DKI yang ingin memanfaatkan dana hasil penjualan saham tersebut untuk pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, taman.
Dia menjelaskan alasan PKS ngotot mendukung rencana divestasi mengingat tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) yang dibuat Gubernur DKI Anies Baswedan saat mencalonkan diri sebagai gubernur pada 2017.
“Kami menilai, kebijakan ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, yaitu divestasi terhadap kepemilikan saham di badan usaha yang tidak relevan dengan arah pembangunan DKI Jakarta,” pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cara Kombes Jeki Wujudkan Pemilu Damai dengan Ajak LAMR Pekanbaru Diskusi
Rombongan Kapolres disambut DPH LAMR Kota Pekanbaru Datuk Seri Muspidauan beserta para Datuk pengurus LAMR Kota Pekanbaru.
Baca SelengkapnyaUngkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita
Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaDalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca SelengkapnyaDPR Setuju KPK Gelar Forum Pemberantasan Korupsi untuk Capres
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi nama acara tersebut Paku Integritas.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini
Dewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.
Baca SelengkapnyaKomisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik
Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaIni Jumlah Kursi Golkar di DPRD DKI pada Pemilu 2024
Hasil rekapitulasi penggunaan hak suara di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 6.558.734 pemilih.
Baca Selengkapnya