Merdeka.com - Penyebaran virus Corona di Indonesia membuat pemerintah kelimpungan mengkaji segala aturan guna memutus rantai jumlah kasus yang semakin hari terus bertambah. Opsi terakhir yang akan dipilih pemerintah adalah darurat sipil, apabila upaya pembatasan sosial skala besar gagal diterapkan.

Opsi ini dikritik pelbagai pihak, seperti pegiat HAM dan kebijakan publik. Darurat sipil dianggap bukan solusi terbaik menanggulangi pemutusan sebaran rantai virus.

Pengamat kebijakan publik dari Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, kebijakan jaga jarak merupakan cara terbaik untuk menekan laju angka kasus positif Covid-19. Hanya saja, kebijakan ini belum maksimal karena belum adanya payung hukum dalam pelaksanaannya.

"Kalau untuk darurat sipil sebagai opsi terakhir, enggak tepat. Jaga jarak sudah paling benar tapi belum efektif karena masih sekadar imbauan," kata Rahadiansyah kepada merdeka.com, Selasa (31/3).

Dia menuturkan, jika sekadar imbauan maka sulit untuk menggugah kepedulian masyarakat mengenai pentingnya jaga jarak. Untuk itu, penerapan aturan hukum perlu dilakukan.

Lebih lanjut, dia mengatakan, aturan hukum yang diberlakukan tidak perlu masuk dalam ranah pidana, cukup proses administrasi atau denda.

"Enggak usah pidana, penjara sudah penuh. Cukup administrasi misalnya KTPnya ditahan, atau SIMnya, lalu denda, itu cukup," terangnya.

Dosen di Universitas Trisakti itu menambahkan, jika pemerintah merujuk pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 1959 tentang darurat sipil dirasa tidak tepat jika diimplementasikan saat ini.

Alasannya, tidak ada penetapan darurat bencana nasional oleh pemerintah. Sehingga, imbuhnya, landasan ini akan membingungkan masyarakat jika opsi darurat sipil diterapkan.

Perppu itu berbunyi ;

Pasal 1(1) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

1. keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.

2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga.

3. hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala- gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

(2) Penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Pasal 2

(1) Keputusan yang menyatakan atau menghapuskan keadaan bahaya mulai berlaku pada hari diumumkan, kecuali jikalau ditetapkan waktu yang lain dalam keputusan tersebut.

2) Pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden.

Sementara sejak diumumkan kasus positif Covid-19 pertama kali oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini, belum ada penetapan zona merah atau zona mana saja yang dianggap darurat.

"Harus ada penetapan dulu, tapi ini kan enggak," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta pembatasan tersebut didampingi dengan adanya kebijakan darurat sipil.

"Sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi dalam membuka rapat terbatas terkait laporan satuan gugus tugas Covid-19 melalui siaran teleconference di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (30/3).

Jokowi meminta pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta pembatasan tersebut didampingi dengan adanya kebijakan darurat sipil.

"Sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi dalam membuka rapat terbatas terkait laporan satuan gugus tugas Covid-19 melalui siaran teleconference di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (30/3).

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menjelaskan, darurat sipil sebagai jalan terakhir apabila pembatasan sosial skala besar tidak berjalan mulus. Hal tersebut bertujuan agar tidak semakin bertambahnya pasien positif corona di Indonesia.

"Pemerintah juga mempertimbangkan usulan pemberlakuan Darurat Sipil supaya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat dijalankan secara efektif," kata Fadjroel dalam pesan singkat, Jakarta, Senin (30/3).

Tetapi, dia menjelaskan, penerapan darurat sipil sebagai langkah akhir. Dia berharap, kebijakan itu tak dilakukan Presiden Jokowi."Penerapan Darurat Sipil adalah langkah terakhir," ungkap Fadjroel.