Aksi Plt Sumarsono bereskan ketegangan Jakarta-Bekasi soal sampah

Hubungan dua wilayah, Jakarta-Bekasi sempat menegang. Hal itu dipicu oleh penolakan sebagian besar warga Bekasi atas kiriman sampah orang Jakarta yang akan dibuang di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.Warga yang permukimannya dilalui oleh sejumlah truk sampah Jakarta meradang lantaran tak tahan dengan bau menyengat yang dikeluarkan. Akhirnya, warga yang tak tahan ramai-ramai memblokir akses truk-truk sampah dari Jakarta menuju Bantargebang, Bekasi.Saat itu, puluhan truk sampah pun mandek. Di Jakarta sendiri, warganya dipusingkan oleh tumpukan sampah yang tak kunjung diangkut. Tak ayal, sejumlah stakeholder seperti Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Bekasi serta Polda Metro Jaya dibuat pusing.Para pemangku jabatan pun berembuk, hingga akhirnya didapati akan menindaklanjuti temuan Baan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan sampah di Bantargebang oleh PT Godang Tua Jaya (GTJ). Saat itu, Irjen Tito Karnavian yang masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya membentuk tim khusus untuk mengungkap penyimpangan-penyimpangan yang dilakoni PT Godang Tua Jaya selaku pengelola TPST Bantargebang. Polemik tersebut pun perlahan meredam. Kini, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono berencana membereskan kekisruhan terkait hal itu dengan mengunjungi Pemkot Bekasi.

Sesuai perjanjian, pihak Pemprov DKI akan menyerahkan hibah sebesar Rp 143 miliar kepada pihak Pemkot Bekasi. Uang itu nantinya akan diserahkan pada 18.192 kepala keluarga di sekitar TPST Bantar Gebang. Jumlah itu sesuai dengan diminta pihak Pemkot Bekasi setelah sebelumnya pihak Pemprov DKI menawarkan sekitar Rp 90 miliar."Intinya Pemprov DKI Jakarta sudah komitmen memberikan bantuan keuangan ke daerah Bekasi. Dari sekian bantuan sebesar Rp 143 miliar, kompensasi dalam bentuk lingkungan, misalnya kerusakan dampak lingkungan, sarana prasarana, pelebaran jalan, dan seterusnya," kata Sumarsono di Balai Kota, Senin (7/11).Selain memberikan bantuan berupa uang, Sumarsono juga berjanji membantu perbaikan lingkungan. "Nah, kita bukan hanya bantuan soal uang, sekaligus dalam bentuk lingkungan yang kita perbaiki," ungkapnya.Agar tidak terjadi lagi kemelut soal sampah, Sumarsono berencana untuk membuat Nota Pemberian Hibah Daerah (NPHD) dengan pihak Pemkot Bekasi. "Di situ kita akan merinci kewajiban-kewajiban Pemkot DKI ini apa saja yang harus diberikan, isinya berupa laporan dan deskripsi yang menyatakan bahwa bantuan sudah diberikan," jelasnya.Sumarsono menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan bantuan, Pemprov DKI akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Pemkot Bekasi. Pihak Pemprov hanya melakukan pengawasan dan pengecekan rekening warga yang menerima bantuan saja."Idealnya bantuan ini kita hibahkan ke nomor rekening, jadi nanti kita bisa menerima list dari jumlah 18.000 KK yang sudah menerima batuan," pungkasnya.