Ahok sebut PNS DKI tak berani mudik pakai mobil dinas
Merdeka.com - Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta dilarang untuk membawa mobil dinas mereka saat berangkat mudik ke kampung halamannya. Larangan itu sudah berlaku sejak era pemerintahan Fauzi Bowo.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku terus melanjutkan larangan tersebut. Dia meyakini seluruh anak buahnya tak akan berani memakai mobil dinas tersebut.
"Dari dulu emang enggak boleh. Kita ada GPS mobil-mobil. (PNS) Enggak berani lah," ujar Basuki di Balai Kota, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/6).
Pria yang akrab disapa Ahok ini mengungkapkan, jika ditemukan PNS yang nekat membawa mobil dinasnya saat mudik, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada mereka. Salah satunya pencabutan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
"Kamu mau kehilangan gaji kamu, TKD kamu, dapat laporan. Saya kira DKI enggak berani, karena TKD jauh lebih besar dari gaji," ungkapnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAhok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Ade Safri, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaNamun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.
Baca SelengkapnyaMana lebih besar antara gaji PNS dan gaji PPPK atau biasa disebut PNS 'part time'
Baca SelengkapnyaPDIP disebutnya sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca Selengkapnya