Ahok anggarkan Rp 6 triliun untuk pembeli tanah

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 6 triliun untuk belanja tanah di tahun ini. Pembelian tanah ini tidak hanya dilakukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, tetapi tersebar di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono mengatakan, dinas-dinas yang mendapatkan alokasi belanja tanah sudah memaparkan rencana mereka. SKPD yang mendapatkan jatah ini di antara lain Dinas kelautan Perikanan, Dinas Perumahan, Dinas Kebersihan, PU air dan PU jalan."Jadi di PU kurang lebih bagi dua. Yang air sungai segala macam Rp 300 miliar lebih, untuk waduk Rp 400 miliar itu di PU air. Terus untuk PU jalan kurang lebih sekitar Rp 400 miliar," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/5).Dia mengungkapkan, beberapa SKPD sudah bisa membeli tanah dalam pekan ini. Meski APBD terlambat, dipastikan tak ada hambatan karena program kerja sudah mulai direncanakan sejak awal tahun."Paling cepat mungkin dinas kelautan, minggu ini mungkin sudah ada yang bisa dibayar. PU jalan khususnya untuk pelebaran jalan Cilangkap bisa dibayar minggu ini," terangnya.Evaluasi alokasi pembelian tanah akan dilakukan setiap pekan. Jika minggu depan Dinas Kelautan dan PU jalan kesulitan membeli tanah yang sudah ditarget, maka anggarannya bisa dialihkan ke pos lain."Seperti di dinas perumahan kan tadi ada tanah yang di Jaktim yang harus hati-hati beli karena sengketa," jelas mantan Wali Kota Jakarta Utara ini.Untuk mengantisipasi terjadinya sengketa dalam proses pembelian tanah, masing-masing dinas sudah menyiapkan titik-titik cadangan pembelian tanah."Maka bank tanahnya banyak kan. Misalnya anggaran beli tanah 10 titik, jadi yang harus dikoreksi 15 titik. Jadi bisa dialihkan ke nomor 11, atau 12 dan seterusnya," tutup Heru.