Wamen ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Akhir Pekan Optimal di Pasuruan, Mudahkan Masyarakat

Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Ossy Dermawan secara langsung memastikan program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (Pelataran) berjalan optimal di wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan, Jawa Timur. Kunjungan ini dilakukan pada hari Minggu, menunjukkan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Program ini dirancang khusus untuk mengakomodasi kebutuhan warga yang memiliki keterbatasan waktu luang pada hari kerja biasa.

Ossy Dermawan menegaskan bahwa inisiatif Pelataran ditujukan bagi masyarakat yang hanya memiliki waktu luang di hari libur akhir pekan. Kehadiran Kemen ATR/BPN di hari libur merupakan upaya nyata untuk mendekatkan layanan pertanahan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam pengurusan dokumen pertanahan, sehingga tidak ada lagi kendala waktu bagi warga.

Kunjungan Wamen ATR/BPN ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan, didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Asep Heri, beserta jajaran, memiliki tujuan penting. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kementerian untuk memastikan penguatan kualitas layanan operasional dan validitas data pertanahan di daerah. Pemeriksaan langsung di lapangan menjadi krusial untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi hambatan dalam pelayanan.

Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (Pelataran) menjadi solusi inovatif bagi masyarakat yang kesulitan mengurus administrasi pertanahan pada hari kerja. Dengan adanya layanan ini, warga dapat memanfaatkan waktu luang di hari Sabtu atau Minggu untuk menyelesaikan berbagai keperluan terkait tanah. Kemen ATR/BPN berupaya keras agar program ini tidak hanya tersedia, tetapi juga berjalan dengan efisien dan efektif di seluruh daerah.

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan menekankan pentingnya kualitas layanan yang optimal selama pelaksanaan Pelataran. Setiap petugas di kantor pertanahan diharapkan memberikan pelayanan terbaik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kunjungan ke Pasuruan menjadi momentum untuk mengevaluasi langsung implementasi program ini serta memastikan standar layanan tetap terjaga sesuai harapan publik.

Kehadiran pimpinan Kemen ATR/BPN di lapangan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pertanahan. Ini juga menjadi dorongan moral bagi para petugas di daerah untuk terus berinovasi dan memperbaiki sistem pelayanan. Komitmen untuk melayani di hari libur merupakan cerminan dari dedikasi Kemen ATR/BPN terhadap kepentingan masyarakat luas.

Selain fokus pada layanan akhir pekan, Kemen ATR/BPN juga menyoroti pentingnya validasi data pertanahan secara menyeluruh di Kabupaten Pasuruan. Ossy Dermawan menuturkan, pihaknya akan terus melakukan validasi total di wilayah tersebut. Tujuannya adalah agar masyarakat yang masih memiliki status data tanah KW 4, KW 5, maupun KW 6 dapat segera menaikkan status kualitas data tanah menjadi lebih baik dan akurat.

Status KW 4, KW 5, dan KW 6 merujuk pada data tanah yang memerlukan verifikasi lebih lanjut atau memiliki tingkat akurasi rendah. Peningkatan kualitas data ini sangat krusial untuk menciptakan sistem pertanahan yang transparan dan dapat dipercaya. Proses validasi ini melibatkan pemeriksaan dokumen, pengukuran ulang, serta pencocokan data di lapangan dengan catatan yang ada.

Wamen ATR/BPN menegaskan bahwa digitalisasi, akurasi, dan verifikasi kualitas data tanah tersebut penting demi menghindarkan masyarakat dari sengketa tanah di masa mendatang. Data yang akurat dan terdigitalisasi akan meminimalisir potensi tumpang tindih kepemilikan atau kesalahan administratif. "Kami terus bergerak menuju digitalisasi penuh. Saya optimis dan akan pastikan Pasuruan segera bersih dari KW 4, 5, dan 6," kata Ossy.

Kemen ATR/BPN terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, bahkan saat hari libur, demi mewujudkan tata kelola pertanahan yang modern dan terpercaya. Komitmen ini tidak hanya sebatas menyediakan layanan, tetapi juga memastikan setiap proses berjalan dengan integritas tinggi. Pelayanan yang prima adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Ossy Dermawan juga meminta seluruh petugas pelayanan di masing-masing kantor pertanahan daerah untuk selalu berkonsentrasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Konsentrasi penuh diperlukan demi menghindari kesalahan-kesalahan yang berpotensi terjadi, yang dapat merugikan masyarakat. Setiap detail dalam proses pertanahan harus diperhatikan dengan cermat, mulai dari penerimaan berkas hingga penerbitan sertifikat.

Dengan fokus pada digitalisasi, akurasi data, dan pelayanan yang responsif, Kemen ATR/BPN bertekad menciptakan sistem pertanahan yang lebih efisien dan bebas sengketa. Upaya ini merupakan bagian integral dari visi pemerintah untuk mewujudkan administrasi pertanahan yang modern, transparan, dan berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari berbagai inovasi layanan ini.

Sumber: AntaraNews