Upaya pemerintah Jokowi hilangkan keengganan masyarakat tempati rumah subsidi

Rabu, 23 Agustus 2017 07:15 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo
Upaya pemerintah Jokowi hilangkan keengganan masyarakat tempati rumah subsidi Perumahan subsidi Green Citayam City. ©2017 Merdeka.com/iqbal s nugroho

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lana Winayanti, mengakui masih menemukan adanya rumah bersubsidi yang belum ditempati masyarakat.

Dia menjelaskan yang menjadi alasan mendasar rumah tersebut belum ditempati dikarenakan belum sesuainya rumah yang sudah jadi dengan kesepakatan yang dilakukan saat melakukan akad kredit. Seperti kontruksi rumah maupun komponen pendukung seperti saluran sanitasi dan listrik yang belum memadai.

"Untuk tahu ketepatan sasaran, secara rutin kami monitoring ke lapangan. Banyak rumah yang tidak dihuni," ungkapnya.

Bukan hanya rumah, lingkungan dan sanitasi juga menjadi keluhan masyarakat pemilik rumah subsidi. Dia melanjutkan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah antisipasi.

Salah satunya, akan ada sanksi bagi pengembang yang wanprestasi. "Kalau (pengembang) tidak bisa penuhi janjinya akan dikenakan sanksi bisa saja pengembang tersebut tidak diberikan lagi kesempatan untuk membangun rumah bersubsidi," tegas Lana.

Selain itu, pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah untuk turut terlibat dan mengawasi proses pembangunan rumah subsidi di daerahnya masing-masing.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan pemerintah sedang mendesain mekanisme pengawasan pembangunan rumah bersubsidi. Nantinya, mekanisme pengawasan pembangunan rumah subsidi akan dituangkan dalam sebuah Peraturan Menteri (Permen).

"Ini sudah kami buat mekanisme pengawasannya. Setelah pengalaman kami di lapangan. Saya minta di cek dulu sebelum saya jadikan permen. Sebelumnya kan diserahkan kepada bank. Bank yang ngawasi," ungkapnya.

Mantan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum ini mengatakan pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, akan terus mengawal program rumah subsidi yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

"Subsidi itu kan uang negara, saya punya tanggung jawab melindungi kostumer itu," kata dia.

Kenapa hal ini bisa sampai terjadi dan apa potensi masalah yang menghantui? Silakan membaca ke halaman berikutnya. [bim] SELANJUTNYA

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini