Tingkatkan perikanan RI, Luhut minta para nelayan ikut bayar pajak

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan para nelayan telah menyepakati poin-poin kesepakatan dalam keberlangsungan perindustrian perikanan di Indonesia. Dari poin-poin tersebut, nelayan sepakat untuk ikut membangun negara melalu pembayaran pajak.

Selain itu, asosiasi pengusaha dan nelayan juga sepakat memelihara lingkungan agar tidak terjadi overfishing dan menjaga menstabilkan laut.

"Ada lima kesepakatan salah satunya mereka harus membayar pajak, karena saya juga sudah kritik ke mereka dan pembayaran pajak mereka sangat kecil. Kalau mau industri perikanan berjalan dengan baik, maka mereka hrus bayar pajak," ujar Luhut di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (19/9).

Luhu juga mengaku mendapatkan protes dari para nelayan dalam pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang. Hal ini sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Ini masalahnya, mereka bilang tidak ramah lingkungan? Mereka tantang saya? Dimana yang tidak ramah lingkungannya," tegasnya.

Mantan Menko Polhukam ini menambahkan pihaknya bakal memfasilitasi nelayan untuk berkomunikasi dengan Meneteri Susi terkait aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2015. "Nanti kita bicara dengan Ibu Susi. Saya tidak mau nanti di adu-adu dengan Bu Susi," pungkasnya.