Tingkat ketimpangan RI turun jadi 0,389 di Maret 2018

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau gini ratio sebesar 0,389 pada Maret 2018. Angka tersebut menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2017 yang sebesar 0,391.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393 turun sebesar 0,004 poin.

"Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,401, turun dibanding gini ratio September 2017 yang sebesar 0,404 dan gini ratio Maret 2017 yang sebesar 0,407," kata Kepala BPS, Suharyanto di kantornya, Senin (16/7).

Sementara itu, gini ratio di daerah pedesaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,324, naik sebesar 0,004 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2017 dan September 2017 yang sebesar 0,320.

Suharyanto menjelaskan, pada Maret 2018, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,29 persen.

"Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,47 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya tercatat sebesar 20,15 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah," ujarnya.

Provinsi yang mempunyai nilai gini ratio tertinggi yaitu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,441. Sementara yang terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan gini ratio sebesar 0,281.

Dibanding dengan gini ratio nasional yang sebesar 0,389, terdapat delapan provinsi dengan angka gini ratio lebih tinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,441), Sulawesi Tenggara (0,409), Jawa Barat (0,407), Gorontalo (0,403), Sulawesi Selatan (0,397), Papua Barat (0,394), Sulawesi Utara (0,394), dan DKI Jakarta (0,394).