Tender PLTGU Jawa I diminta pakai sistem bisnis

Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR, Yulian Gunhar mengingatkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar transparan dalam tender dan lelang pembangunan pembangkit listrik 2x800 MW di wilayah Muara Tawar. PLN harus akuntabel dan efisien guna menyukseskan program pemerintah di bidang kedaulatan energi.

"Kita mengharapkan PT PLN selaku penanggung jawab mekanisme tender atau lelang pada pekerjaan tersebut benar-benar bekerja secara profesional dan melakukan evaluasi secara bertahap berdasarkan business to business (B to B) dan tidak terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu, guna mendapatkan hasil yang efisien," ucap Gunhar di Jakarta, Selasa (11/10).

Dia meminta PLN benar-benar mengevaluasi tender dengan cara pandang bisnis yang sepatutnya. "Proses tender sebaiknya business as usual saja. Karena bisnis biasa maka ukurannya bisnis mana yang efisien dan penawaran harga yang terbaik. Pakailah ukuran bisnis murni, janganlah diembeli-embeli politik. Saya kira rekan-rekan Komisi VII pahamlah, bahwa Komisi VII tidak memberikan back up politik terkait tender," tambahnya.

Gunhar mengatakan proyek kelistrikan 35.000 MW sangat membutuhkan pengawasan Komisi VII DPR RI. Dia mengaku tak ingin mekanisme tender yang terjadi pada pembangkit listrik di Jawa 5 terulang kembali. Untuk diketahui pemenang tender pada pekerjaan proyek tersebut dibatalkan.

"Jangan seperti proyek pembangkit listrik Jawa 5, proses tendernya sudah panjang, ujungnya cuma penunjukan langsung oleh PT PLN. Hal ini tidak baik bagi investor yang tertarik dibidang pembangkit listrik. Hal ini tentunya mempunyai dampak terhadap program pemerintah untuk mewujudkan pembangunan energi listrik 35.000 MW," lanjut Gunhar.

"Untuk itu, kita akan meminta kepada PT PLN untuk memberikan progress report terhadap proses lelang atau tender pembangunan pembangkit listrik 2x800 MW di Wilayah Muara Tawar Jawa I," pungkasnya.