Tekan Penurunan Air Tanah, Pemerintah Bangun 4 SPAM di Jakarta

Merdeka.com - Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman MoU untuk mengerjakan proyek pipanisasi air minum bagi masyarakat di DKI Jakarta. MoU ini ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menteri Basuki menyampaikan ada empat proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang akan dikerjakan. Pertama, ada SPAM Jatiluhur 1 yang akan dikerjakan dengan target mampu mengaliri 13 persen masyarakat. Kedua, ada SPAM Serpong yang akan mengambil air dari bendungan karya di Banten yang rencananya bendungan ini akan selesai pada 2022. Ditargetkan mampu mengaliri 10 persen warga DKI Jakarta.

"Ketiga ada SPAM Juanda yang juga diambil dari Jatiluhur 2 itu ditargetkan mampu mencakup 7 persen, dan keempat, SPAM Buaran itu menambah sisanya untuk melengkapi hingga 100 persen. Mudah-mudahan sampai 2030 semua penduduk di Jakarta bisa dilayani air minum perpipaan," katanya dalam konferensi pers Perjanjian Penyelenggaraan SPAM di DKI Jakarta, Senin (3/1).

Mendagri Tito menyampaikan langkah pembangunan SPAM ini mampu memberikan akses kepada masyarakat secara merata, sekaligus ini akan berdampak positif pada lingkungan. Nantinya, Kemendagri akan berperan dalam mengawasi pengerjaan proyek ini dari sisi dokumen-dokumen yang dibutuhkan khususnya dokumen administrasi pemerintahan.

"Di Jakarta kebutuhan air minum ini banyak dipenuhi dengan air tanah yang berpengaruh pada kondisi permukaan, oleh karena iru dengan adanya substitusi dari perpipaan dari permukaan yang lebih tinggi seperti dari Jatiluhur ini akan bermanfaat bagi masyarakat dapat air bersih dan berpengaruh pada Penyelamatan lingkungan," katanya.

Sementara, Anies menyebut bantuan investasi awal sebesar Rp 2,1 triliun dari Kementerian PUPR mampu mengakselerasi pengerjaan proyek ini. Menurutnya, ada dua tantangan yang direspons oleh adanya MoU ini. Pertama, proyek ini akan berlomba dengan waktu dengan adanya penurunan permukaan tanah, pun terkait ketersediaan air minum perpipaan bagi masyarakat.

Sementara masalah kedua adalah adanya keterbatasan fiskal dari pemerintah DKI Jakarta akibat krisis ekonomi yang terdampak Covid-19. Jadi dengan dua masalah besar itu, kemudian kita miliki MoU ini untuk kita kerjakan bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI jakarta. Ini mudah-mudahan bisa jadi referensi persoalan ke depan," terangnya.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penggunaan air tanah bisa dikurangi dengan diberlakukannya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DKI Jakarta. Dia menuturkan, hingga saat ini baru 65 persen warga DKI Jakarta yang mendapatkan akses SPAM ini.

"Isu Jakarta tenggelam telah menjadi alarm, penggunaan air tanah secara terus menerus oleh masyarakat, jadi penyebabnya, maka pemerintah respons dan ambil inisiatif untuk mengurangi pemanfaatan air tangan dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi di DKI Jakarta," kata Luhut.

"Untuk itu, sesuai Sustainable Development Goals (SDGs) pemerintah melalui Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta harus mampu menyediakan suplai tambahan dan tambah cakupan suplai di 2030. Sehingga 2030 telah mampu mencakup 100 persen melalui SPAM ini, artinya 8 tahun dari sekarang," katanya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com