Merdeka.com - Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berada pada target 5,1%. Tapi seberapa besar ruang untuk tumbuh?

Seperti sudah disebutkan sebelumnya (Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Membaik), berbagai indikator makro ekonomi cenderung terjaga cukup baik. Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang telah mencapai 14 paket, mulai menggerakkan roda eknomi. Berbagai peraturan turunannya pun sudah selesai. Artinya, ekonomi Indonesia tahun 2017 akan menjadi eksekusi dari program yang telah dicanangkan tahun sebelumnya.

"Financial closing sudah dilakukan dan beberapa lagi sedang dalam proses final. Artinya, tahun depan mereka akan mulai membangun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Seperti kita tahu, pemerintah tentu akan melanjutkan reformasi struktural dengan terus mendorong peningkatan investasi di bidang infrastruktur, perbaikan kondisi bisnis dengan memangkas hambatan dan mempermudah perizinan, memperbaiki sistem logistik, mendorong hilirisasi industri serta menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata dunia dengan menetapkan berbagai destinasi wisata sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Yang tak kalah penting, tentu saja, menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung program yang telah dicanangkan.

Pendidikan vokasional

Proses mematangkan program pelatihan dan pendidkan vokasional ini memang tidak mudah. Sebab, masalah ini menyangkut 4 Kementerian, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset, Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Ini pekerjaan tersendiri menyamakan persepsinya, menyamakan kelembagaannya, kemudian di pihak lain ada dunia usaha juga yang harus terlibat," kata Darmin.

Mengapa pemerintah ingin mendorong pendidkan vokasional? Alasannya begini. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pendidikan itu sebagai pendidikan an sich. Gambarannya kira-kira begini. Katakanlah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan kita 3 tahun. Akhir tahun ketiga, dapat ijasah. Belum tentu dapat kerja.

Kita harus melakukan perubahan dari komposisi kegiatan belajar mengajar dari komposisi kurukulum, kita harus bergerak ke arah modul. Kalau modulnya bikin rumah ya bikin rumah. Kalau modulnya urusan otomotif, ya otomotif. Tetapi kita ingin supaya tahun pertama ada keahlian yang bisa didapat siswa dan kemudian siswa mendapat sertifikat bila sudah lulus dan menyelesaikan modul tertentu. Sertifikat kompetensi tidak melulu menunggu ijasah.

Misalnya kalau modulnya bisa bikin rumah pada saat dia lulus selama 3 tahun, maka pada tahun pertama, ada sertifikat kompetensi bikin pintu dan jendela. Akhir tahun pertama siswa mendapat sertifikat itu, kalau naik kelas. Akhir tahun kedua, misalnya bikin fondasi dan tembok, akhir tahun ketiga siswa bisa membuat atap. Nah dengan begitu, kalau siswa sampai drop out tahun pertama atau tahun kedua, dia sudah punya sertifikat kompetensi.

"Dia bisa cari kerja atau membuat pekerjaan sendiri. Apalagi kalau dia selesai tahun ketiga," terang Darmin.

Beberapa pendidikan vokasional yang disiapkan berdasarkan kebutuhannya yang besar, misalnya adalah tenga ahli di bidang kelistrikan, terkait dengan proyek 35.000 MW. Kemudian yang sedang dipersiapkan lainnya adalah juru ukur tanah. Juru ukur tanah ini penting, sebab seluruh tanah di republik ini, yang sudah dikuasai oleh orang atau perusahaan baru 46% yang bersertifikat. Itupun di perkotaan 90an%, di pedesaan mungkin 30-35%.

Masalah ini muncul, salah satu sebabnya karena bisnis proses membuat sertifikat itu, juru ukurnya ada di badan pertanahan. Tentu saja mereka tidak bisa menambah pegawai terus-terusan, sehingga kurang terus. Kita harus mendidik dan melahirkan profesi juru ukur. Dan kita perlu ribuan juru ukur dalam waktu 3 tahun, karena target dari menteri ATR/BPN tahun 2019 selesai semua sertifikat di Indonesia.

Grafik pertumbuhan ekonomi ©2016 merdeka.com

Menjaga keberlanjutan fiskal

Dengan program tax amnesty yang sudah terbukti cukup sukses, langkah selanjutnya yang tak kalah penting adalah kita harus bisa menggunakan IT dan metode untuk memperbaiki penerimaan kita. Kita harus bisa menggunakan hal tersebut sehingga kita bisa benchmark seperti apa sebenarnya penerimaan, income, dan kewajiban pajak dari wajib pajak.

Di pihak lain di APBN-nya adalah kualitas pengeluarannya. Kita sudah harus merombak metode kita selama ini misalnya membangun irigasi di Kementerian PU, mencetak sawah di Kementerian Pertanian. Mereka tidak pernah duduk bersama-sama. "Harus duduk bersama-sama dan memakai peta yang sama. Sehingga keliatan ini barangnya, ini irigasinya, ini sawahnya. Itu juga sedang dipersiapkan," ujar Darmin.

Industri hulu diperbaiki

Terkait dengan kebijakan sektor rill, pemerintah akan memperhatikan sektor hulu. "Kita tahu ekonomi kita sejak jaman orde baru setiap kali pertumbuhannya mendekati 7%, transaksi berjalannya defisit cukup besar. Dan kita kemudian bilang overheating, kepanasan. Mesinnya, harus diistirahatkan sedikit atau didinginkan," lanjut Darmin.

Artinya apa? Kita terlambat, kalau setiap kali baru 7% harus diperlambat, kapan 8%nya? Nah, setelah dipelajari yang terjadi sebetulnya adalah ada beberapa industri yang tidak pernah kita dorong untuk berkembang, sehingga impornya sangat besar.

Industri apa saja itu? Satu, Petrokima. Oleh karena itu sejak awal tahun ini pemerintah sudah menyiapkan kerja sama pertamina dengan swasta untuk: (1) mengembankan kembali Cilacap; (2) mengembangkan Tuban; (3) mengembangkan Bontang. Bontang itu adalah kerja sama Pertamina dengan swasta.

Yang kedua, yang industrinya sudah disiapkan betul -- termasuk deregulasinya--adalah general chemical termasuk farmasi. Kita tidak mau mengeluarkan puluhan trilliun rupiah tiap tahun untuk BPJS, tapi pengembangan industri farmasinya tidak jalan. Sama juga subisidi itu jatuh ke sana, ke negara lain.

Kelompok yang ketiga adalah besi dan baja. Itu sebabnya Indonesia sudah mendorong kerja sama ke perusahaan Korea dengan Krakatau steel. Dengan memperbaiki 3 sektor ini, kalau ekonomi tumbuh melewati 6, maka tidak cepat overheating.

Yang terakhir adalah yang namanya kebijakan sektor. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, ada hilirisasi di pertambangan, smelter dan sebagainya. Juga ada perkebunan, chemical dan sebagainya, dan kita sedang mempertajam dengan Kementerian Perindustrian termasuk Kementerian Kesehatan untuk mempertajam pilihan-pilihan industri yang segera didorong untuk investor masuk, baik nasional maupun asing.

"Nah menurut kita, dengan kombinasi itu, infrastruktur, deregulasi, SDM, serta kebijakan sektor, kita masih bisa di atas pertumbuhan yang secara konservatif yang dibuat di APBN 2017," ujar Darmin optimistis.