Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan solusi atas mangkraknya proyek keramba jaring apung (KJA) offshore yang PT Perikanan Nusantara (Perinus) Persero. Proyek gagal itu berada ada di Sabang, Pangandaran dan Karimun Jawa dan KKP sudah mengucurkan dana sebanyak Rp114 miliar.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menyebut, kondisi KJA sudah rusak. Tak mau menyalahkan pihak manapun, Edhy memilih memperbaiki kerusakan. Dia juga sudah mengajak Kementerian BUMN untuk mencari jalan keluar.

"Secara prinsip jalan keluarnya ada," kata Edhy di Gedung Mina Bahari III Gambir, Jakarta Pusat, Senin (9/12).

Edhy mengaku sudah meminta Menteri BUMN Erick Tohir untuk duduk bersama. Hanya saja, pertemuan itu belum terlaksana lantaran Erick harus mendampingi Presiden Jokowi dalam sebuah acara. Namun, soal ini dia sudah diskusikan dengan wakil menteri BUMN secara informal.

Edhy berharap bisa mengetahui perkembangan kerja sama yang dilakukan atas kerusakan yang terjadi atau perlu ada perbaikan. Sebab, sampai saat ini proyek tersebut belum diterima secara resmi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Kita akan ajak PT Pernius sebagai pengelola perusahaan yang membangun ini akan diarahkan seperti apa," kata Edhy menerangkan.

Belum Terima Hasil Pembangunan

Sebenarnya KKP kata Edhy, secara prinsip belum menerima hasil pembangunan tersebut. Pihaknya bisa saja melakukan tuntutan. Namun dia memilih jalan keluar lain.

Edhy menyebut Direktur Utama PT Pernius (Persero) yang baru sudah datang untuk berkomunikasi. Tinggal menunggu keputusan selanjutnya. Sebab dia sudah menawarkan solusi.

Misalnya BUMN memberikan pengakuan utang kepada KKP. Sambil disaat yang sama dilakukan perbaikan setelah itu baru diserahterimakan. Namun dia memberikan catatan kalau tempat KJA harus dipindah.

"Kita sudah mencari tempat dan sudah mengusulkan nama-nama tempatnya," kata Edhy.

Salah satu alternatif KJA di Sabang dipindahkan ke Aceh di Simeulue atau di Singkil. Lalu KJA di Pangandaran dipindahkan ke wilayah sekitar Jawa Barat yang air lautnya tenang. "Air laut yang tenang kita akan taruh di Lampung,'" sambung Edhy.

Sementara KJA di Karimun Jawa bisa dipindah ke daerah Brondong di Bali. Jika usulan ini diterima, KKP akan menyerahkan program itu kembali ke PT Perinus untuk dikelola. Nantinya KKP akan memberikan program pembangunan. Misalnya jenis ikan yang dipelihara,

"Kita tinggal memberikan tentang pembangunannya sepeti apa, akan dipelihara ikan apa, entah lobster kita enggak tahu," kata Edhy mengakhiri.